Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …

Memahami POLMAS Paradiigma Baru Perpolisian di Indonesia

Buku Memahami Polmas: Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia menguraikan konsep dan implementasi perpolisian masyarakat sebagai pendekatan baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Buku ini menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendorong penyelesaian masalah sosial secara partisipatif. Melalui perspektif kebijakan dan prakt…

Hukum kontrak elektronik (e-contract law)

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan…

Perbandingan hukum tata negara: filsafat, teori, dan praktik

Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu pe…

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Argumentum in judicatum : senarai analisis konstitusi dan mahkamah konstitusi

Hadirnya buku ini terinspirasi dari pernyataan Steven Bradford dalam salah satu artikelnya yang menuliskan, “law reviews hold a special place of trust and importance in the legal system and in society”, memublikasikan artikel di sebuah jurnal hukum adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan, artikel jurnal hukum memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar bagi sistem hukum dan masyarakat. S…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid III

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Pembubaran Ormas ; Sejarah dan Politik - Hukum di Indonesia (1945 - 2018)

Buku ini membahas pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia periode 1945–2018, menelaah dinamika sejarah, politik, dan hukum yang melatarbelakangi kebijakan negara terhadap kebebasan berserikat.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid I

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Mengapa di Zaman Keterbukaan Publik Para Aparatur Takut menjadi Pimpinan Proyek

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa di indonesia, bab dua tentang membaca faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aparatur sipil negara dalam pengadaan barang/jasa, dan bab tiga tentang merancang langkah-langkah antisipatif Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih per…

Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan

Buku ini membahas posisi perempuan dan anak dalam sistem hukum dan persidangan di Indonesia, menyoroti akses keadilan, perlindungan hukum, serta praktik peradilan yang sensitif terhadap kelompok rentan.

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer Bot): Membangun Tanpa Harus Mem…

Build Operate & Transfer (BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

Hukum Bisnis

Buku ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami ruang lingkup hukum bisnis. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah dan praktis. Buku ini memuat topik-topik mengenai: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Bent…

Hukum Perdata

Edisi

ed. 2, cet. 7

ISBN/ISSN

9786233128605

Deskripsi Fisik

viii, 277 hal.; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 ROS h

Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata

Buku ini ditulis mengenai sebagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia, tentang perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum akan dikupas sesuai dengan aturan hukum perdata dalam arti yang luas, meliputi juga dari sudut hukum dagang. Buku ini dapat dianggap sebagai lanjutan dari buku-buku karangan Wirjono tentang “Azas-Azas Hukum Perdata” dan “Azas-Azas Hukum Perjanjian�…

International environmental laws : controlling transboundary atmospheric poll…

Global warming is currently one of the most threatening environmental problems facing the world. Although uncertainty surrounding this issue remains high, the United Nations (UN), based on the precautionary principle, has concluded the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (hereinafter referred to as the Ozone Convention), the 1987 Montreal Protocol on Substances that Dep…

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Un…

Buku ini membahas konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, mengulas dasar teori, perkembangan yurisprudensi, serta penerapannya dalam hukum perdata Indonesia secara komprehensif.

Independensi kekuasaan kehakiman : Bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan …

Perjanjian internasional di dalam hukum nasional Indonesia

Buku ini membahas perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional yang semakin dominan seiring meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara. Pembahasan difokuskan pada kedudukan perjanjian internasional dalam hukum internasional serta mekanisme pengikatannya bagi negara melalui ratifikasi. Buku ini mengulas secara sistematis prosedur pemberlakuan perjanjian internasional ke …