Korupsi Politik sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secar etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik, juga ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam negara modern. Analisis buku ini lebih memfokuskan kepada korupsi yang dilakukan oleh kepala pemerintah atau pemegang kekuasaan politik tingkat atas.
Buku ini menyajikan model untuk mendeteksi korupsi (HU-MODEL) sehingga dapat digunakan oleh siapapun termasuk auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Agar dapat mencegah dan melawan korupsi, perlu mengimplementasikan model deteksi korupsi. Buku ini bermanfaat bukan hanya untuk kalangan praktisi, namun juga bagi akademisi serta masyarakat luas yang menginginkan negara kita bersih dan ter…
Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang paling tinggi di dalam organisasi atau unit kerja dimana beliau bekerja. Dengan kondisi demikian tentu Pa/KPA tidak hanya menangani pekerjaan sebagai PA/KPA, namum juga menangani kegiatan lain, bahkan kegiatan sebagai PA/KPA hanya sebagian kecil dari tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan begitu banyaknya tugas yan…
Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-san…
Dibandingkan buku-buku lain tentang tidak pidana korupsi, buku ini menggunakan metode yang unik, yaitu metode penfsiran undang-undang. dengan lengkap dan cermat, penulis menafsirkan pasal demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku (Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan undang-undang no.20 Tahun 2001).
Buku ini mengupas "Century Gate" secara runut dan lengkap. yang disampaikan dalam buku ini sangatlah sahih, karena memuat pengalaman pribadi penulis. buku ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat tentang "Century Gate" sehingga menuntun mereka untuk menilai dengan kacamata yangkomprehensif untuk menguak tabir yang selama ini belum terungkap ke hadapan publik.
Buku ini menjelaskan berbagai upaya KPK untuk melibatkan partisipasi publik di dalam upaya pemberantasan korupsi, fabrikasi gagasan dengan pendekatan multistakeholders serta strategi kampanye anti korupsi yang tidak sekedar mendistribusikan berita korupsi tetapi champaigning soal ide, gagasan, advokasi dan mengapa rakyat harus terlibat di dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sepuluh cerita dalam buku ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Berbagai pengalaman yang ditulis dalam buku iji jga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam mendorong dan membangun gerakan antikorupsi dan atau melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang mempunyai indikasi korupsi.
Secara pemikiran politik, buku ini dengan gambling mendeskripsikan bagaimana kaitan negara, pers, dan korupsi yang meraja. Negara dengan birokrasi lamban menjadikan hambatan utama mewujudkan tujuan akhir Negara mensejahterakan rakyat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran strategis untuk mengawasi jalannya pemerintahan, walau tak pernah mudah bagi pers untuk berseberangan dan kon…
Buku ini membahas tentang posisi dan fungsi lembaga Kejaksaan dari perspektif hukum, secara teoritis historis negara hukum dan pembagian kekuasaan. Dibahas pula dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan perbandingannya dengan komisi pemberantasan korupsi di beberapa negara seperti Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Swedia, Singapura, dan Malay…
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.
Buku ini menjabarkan dan menganalisa berbagai prakarsa anti korupsi yang telah dijalankan oleh atau didukung oleh pemerintahan Yudhoyono. Buku ini juga mengurai berbagai prakarsa yang tercantum di dalam INstruksi Presiden No. 5 tahun 2004.
Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.