Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi: Studi Kasus…

Buku Laporan Hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta) yang merupakan Penelitian Kepustakaan merupakan salah satu k…

Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar HUkum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Penga…

Melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan status tersangka merupakan objek Praperadilan. Putusan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai langkah penguatan terhadap putusan hakim Sarpin Rizaldi, bahkan sejumlah pihak memuji-muji putusan Praperadilan tersebut.

Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia

Buku ini berisikan undang – undang tentang peradilan tata usaha negara.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama

Selama ini, banyak orang memahami bahwa tugas hakim tinggi hanyalah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding. Hal tersebut berakibat timbulnya kesan seolah-olah hakim tinggi tidak ada pekerjaan lainnya. Catatan singkat ini bertujuan untuk membantu para hakim tinggi dalam memahami tugas pokok dan fungsinya yang selama ini tidak pernah ada bimbingan ataupun diklat khusus hakim tinggi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian,kejaksaan,pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana. Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana ya…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi: Laporan Pene…

Berisi hasil kegiatan penelitian yang dikompilasi melalui bahan dan data penelitian, seleksi serta analisis terhadap berbagai data, bahan, referensi kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta dilengkapi sejumlah wawancara dengan narasumber yang kompeten.

Analisis Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwa…

Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif da…

Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata: Penelitian Asas, Norma, dan Prakte…

Penelitian Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di tiga kota yaitu, Surabaya, Makassar dan Bandung dengan jumlah peserta 30 orang Hakim di wilayah Hukum Pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh m…

Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan…

Penafsiran hakim merupakan istilah yang tidak lazim dalam kajian ilmu hukum. Meskipun dalam literatur jarang menjadi tema kajian ilmiah maupun kajian dalam diskusi, namun di lingkungan para hakim semua memahami bahwa penafsiran hakim adalah upaya untuk melakukan identifikasi masalah berdasarkan kajian teori dihubungkan dengan fakta hukum, selanjutnya hakim berpendapat tentang masalah yang dihad…

Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan untuk Mewujudkan Badan Peradil…

Buku laporan penelitian ini ditulis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan disertai dengan seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakandi tiga kota yaitu Yogyakarta, Gorontalo, dan Bandar Lampung dengan jumlah peserta 30 orang Hakim di wilayah Hukum Pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku l…

Pembaruan sistem peradilan pidana anak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahakn melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar dari diri anak tanpa mengenakl status sosial dan ekonomi. Peraturan perundang-undangan tentang anak yang…

Pembentukan peradilan HAM nasional dan pengadilan kriminal internasional untu…

Komisi nasional Indonesia untuk penyelidikan mengenai HAM maka dibentuklah pengadilan HAM nasional, yang berusaha mengadili para pelanggar hak asasi manusia atau kejahatan serius lainnya. Pembentukan suatu pengadilan pidana internasional telah mempertimbangkan kasus Timor Timur. Pengadilan nasional akan selalu memiliki yurisdiksi. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, pengadilan pidana intern…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Penga…

Dengan adanya perubahan sistem peradilan pidana, mengakibatkan peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu disempurnakan. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadilan Anak ini dimaksudkan untuk membuat rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi hukum diitinjau dari segala aspek. Dilengkapi pula d…

Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsilias…

Buku ini bukan saja menganalisis Peristiwa Tanjung Priok dari beberapa versi yang ada, tetapi juga melaporkan tarikan-tarikan politik era transisi tersebut hingga keluarnya putusan tingkat pertama Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Dalam kesaksiannya A.M. Fatwa berupaya mendudukkan peristiwa Priok secara proporsional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.

Decisions of the Constitutional Court of Korea (2008)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 455 p. : ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Constitutional Court Decisions 2009

The publication of this volume is aimed at introducing to foreign readers important cases decided from January 1, 2009 to December 31, 2009 by the Korean Constitutional Court.

Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-404-164-5

Deskripsi Fisik

vii, 142 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 MAN k

Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia

Buku ini membincangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan eksistensi dan kedirian seseorang sebagai seorang manusia, yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya; sehingga bisa bertahan dari banalitas pragmatisme kekuasaan, ambisi, dan hasrat, s

Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di …

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Tu

Krisis peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

797-8981-33-2

Deskripsi Fisik

xxv, 348 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-