Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Proses Pembentukan Undang-Undang di India (Suatu Analisis Perbandingan)

Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Proses reformasi konstitusi transisi (pengalaman Indonesia dan perbandinganny…

Makalah ini akan menganalisa reformasi konstitusi di Indonesia sejak tahun 1999-2002 setelah masa otoriter Soeharto. Ia berangkat dari asumsi-asumsi di atas bahwa: (a) reformasi konstitusi adalah proses yang sangat rumit; (b) sulit diprediksi hasilnya, terutama apabila dilakukan di masa peralihan dari pemerintah otoriter; serta (c) kesulitan itu telah dilalui oleh banyak negara di dunia. Makala…

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Himpunan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 1526 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 272 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD

Himpunan peraturan kepegawaiaan tahun 2008-2009 edisi lengkap Buku II

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 878 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan pembayaran gaji, uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791402316

Deskripsi Fisik

vi, 648 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan peraturan kepegawaian tahun 2005-2007 edisi lengkap Buku I

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 900 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Menyongsong pe…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 4 Desember 2012 membahas topik Pemilu 2014. Berisi artikel-artikel ilmiah: Partai politk dan demokrasi Indonesia menyongsong pemilihan umum 2014 oleh Munafrizal Manan; Pemilihan Umum tahun 2014: Pemilih rasional dan pemilih irrasional oleh Andi Subri; Kewajiban verifikasi parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 oleh Mualimin Abdi, dan a…

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Otoritas jasa…

Jurnal legislasi Indonesia vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang otoritas jasa keuangan; Antara lain: Pembentukan dan kewenangan otoritas jasa keuangan oleh Wisnu Indaryanto; Konsepsi dan transformasi otritas jasa keuangan oleh Zulkarnain Sitompul; Independensi otoritas jasa keuangan dalam perspeksif Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…

Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Penghitungan pemotongan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxvi, 904 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R.336.2 PER

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 448 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 556 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan perbankan tahun 2009

Memuat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Bank Indonesia,Lembaga Penjamin Simpanan, Surat Berharga Syariah Negara, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.

Undang-undang di bidang pertambangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 298 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 622 UND