Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 103 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS, Kedudukan, Tugas, serta fungsi PNS, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri, sert…

Ilmu Perundang-Undangan : Teori dan Praktik di Indonesia

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional. Sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria ini, maka per…

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.

Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.

Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar

Buku ini mengulas tentang bagaimana suatu konstitusi selayaknya disusun. Pentingnya pengaturan peran masyarakat dalam perubahan konstitusi dapat menjadi faktor penentu seberapa demokratisnya proses perubahan konstitusi dan substansi yang terkandung dalam konstitusi setelah perubahan tersebut. Konstitusi merupakan hukum di suatu negara yang menjadi acuan dan parameter dalam pembentukan peraturan…

Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal

Buku ini bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak buku hukum dan konstitusi di Indonesia yang secara gamblang menganalisis perkembangan pemikiran terkait dengan basic structure doctrine dan unamendable constitutional provision. Buku ini…

Legal Drafting

Perancangan peraturan perundang-undangan/legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundagan dan penyebarluasan. Permasalahan yang muncul dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah adanya pertentangan antara satu …

The Legal and Regulatory Environment of Business

The Legal Environment of Business course is meant to give students a comprehensive introduction to the structure pf the legal and regulatory environment, how businesses and their employees are regulated, and a survey of legal issues impacting the conduct of business.

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislastion: Reformasi di…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 8 No. 3 - September 2011 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Antara lain: Perjudian nyawa dan peradilan sesat tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi oleh A. Ahsin Thohari; Pekerja oursourcing dalam undang-undang ketengakerjaan oleh Nova Asmirawati; ktidakpastian hukum pengauran oursourcing dalam Undang-undang Nomor…

Jurnal legislasi Indonesia: Iklim penanaman modal di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Kesetaraan gen…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012 membahas topik utama kesetaraan gender dalam aturan hukum dan implementasinya. Berisi artikel-artikel ilmiah, seputar gender: Aspek konstitusionalitas kesetaraan gender dalam hak assasi manusia oleh A. Ahsin Thohari; Kesetaraann gender dalam aturan hukum dan implementasinya di Indonesia oleh Niniek Rahayu; Parameter kesetaraan gender dalam pemb…

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Kajian teknis…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…

Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim

Buku ini menganalisis elemen-elemen penting terkait perkembangan konsep maritim Indonesia, tantangan dan kendala. Demikian juga peluang bagi Indonesia dalam mewujudkan kekuatan maritim Indonesia, baik sebagai hub maupun gate yang mampu mendukung dan melancarkan rute perdagangan dan jalur pelayaran dunia melalui perairan dan laut Indonesia. Buku ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perbaika…