Arus komentar yang tak henti-hentinya yang dipicu Kongres melengkapi fasihnya dengan tempat vital yang ditempatinya dalam kehidupan nasional. Sebagian besar diskusi bersifat kritis, ini wajar, dan hakikatnya tak terhindarkan. Kongres menarik perhatian terbesar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan eksekutif. Ketika Presiden menemukan Kongres dalam suasana yang reseptif, program legi…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…
"Buku ini adalah latihan untuk menyimpan sedikit pengetahuan dalam menghadapi tugas terkait bidang ilmu ini yang lebih besar lagi di depan. Penulis menganggapnya sebagai laporan sementara, bukan sebagai otoritas untuk memberikan kemutlakan untuk pengajaran. Tidak ada yang lebih sadar akan kekurangannya daripada pembaca. Penelitian yang tersedia tentang badan pembuat undang-undang Amerika Serika…
Di awal tahun 2016 ini, parlemen-parlemen anggota APPF kembali bertemu di Vancouver, Kanada. Dalam pertemuan tahunan ke-24 tersebut,perjuangan diplomasi DPR RI membuahkan hasil membanggakan dengan disahkannya tujuh resolusi usulan DPR RI yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama parlemen di Asia Pasifik terkait isu-isu terkini seperti stabilitas kawasan,transnational organized crimes (TOC), ant…
Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat
Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…
DPR RI periode 2004-2009 ini, adalah Dewan yang keseluruhan anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada periode ini, tidak ada lagi anggota hasil pengangkatan sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Implementasi fungsi legislasi DPR Tahun…
Buku ini merupakan sebuah karya membuka mata dan wawasan untuk lebih memahami apa dan bagaimana parlemen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Buku ini menyajikan pemikiran dan pandangan konstruktif untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi inti dari materi buku ini. DPR memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, termasuk para konsti…
Proses Legislatif adalah mata kuliah baru bagi universitas yang melakukan perkuliahanberbasis kompetensi. Hal ini karena waktu dulu ketika hanya bernama Sistem Pemerintahan Indonesia hanya membahas Ilmu Pemerintahan saja kendati biang persoalan ada pada proses legislasi yang membahas multi disiplin, yaitu input yang bernuansa ilmu politik, proses yang bernuansa ilmu pemerintahan, output yang be…
Asian Parliamentarary Assembly (APA) atau dalam Bahasa Indonesia, Majelis Parlemen Asia merupakan salah satu organisasi internasional yang dipelopori oleh Iran, Suriah, Mesir, Indonesia dan Filipina dan tercatat 41 negara Asia menjadi anggota di tahun 2007. APA menekankan pada perkembangan lingkungan strategis di tingkat regional dan global. Perjalan APA sudah mencapai 10 tahun, namun gaungnya …
The Association of Secretaries General of Parliaments in association with National Assemblt of Kuwait have decide to publish the first version of this booklet Members of the ASGP to provide a useful guide to all its Honorable Members, and in accordance with the organization’s first rule which states that one of its aims is “to facilitate personal contacts between its members”. The ASGP a…
Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…
Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami.
Restorasi untuk Indonesia, itulah gagasan dasar yang mendorong, mendasari serta menjiwai kiprah NasDem dikancah perpolitikan Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintahan kepada cita-cita Proklamasi 1945.
Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.
This guide provides a comprehensive and systematic account of the central role that parliament plays in a democracy, and explain what it means for a parliament to be truly representative, transparent, accessible, accountable and effective in its many functions. The guide does this, not through a catolugue of externally generated prescriptions, but through example of good practice contribute…
Berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru, presiden telah diberikan hak untuk menggunakan "semacam hak veto" untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR Tentu saja "veto" presiden tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dimiliki secara pribadi oleh presiden. Sebab pada akhirny…
Buku ini merekam gagasan-gagasan pokok tentang sistem pemerintahan dengan fokus pada fungsi legislasi menurut UUD 1945 sejak perumusan awalnya oleh BPUPKI (1945) sampai perubahannya oleh MPR (1999-2002). Buku ini menunjukkan fakta pula bahwa upaya pemurnian sistem presidensial melalui amandemen UUD 1945 memang telah berhasi memberi karakter-karakter umum pada sistem tersebut.