Reformasi: menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan perpajakan

Dalam buku ketiga ini, uraian dan berbagai catatan mengenai reformasi pajak ditempatkan di bagian awal sebagai sajian pembuka berikut historisnya yang bertujuan untuk memberikan gambar mengenai perjalanan sistem reformasi pajak Indonesia. Bagian berikutnya menguraikan tentang hak wajib pajak mengajukan gugatan; kebijakan tarif pph,pilihan antara tujuan penerimaan negara dengan tujuan mengurangi…

Pajak di Indonesia

12 Bab dalam buku ini membahas tentang: filosofi pajak; ketentuan umum dan tata cara perpajakan; institusi perpajakan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); pajak negara;pajak daerah; etika perencanaan pajak; pajak penghasilan; pajak bumi dna bangunan; bea materai; pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah; badan pemeriksa sengketa pajak

Kejahatan di bidang perpajakan

Munculkan kejahatan di bidang perpajakan,didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan.Berbagai kejahatan di bidang perpajakan karena pelaksanaan hukum pajak,korbannya lebih banyak terarah kepada negara dibandingkan wajib pajak.Kejahatan di bidang perpajakan diatur pada pasal 36A UUKUP berupa (1)menghitung atau menetapk…

Perpajakan Indonesia Buku 1

Buku Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 11 telah dilakukan pembaruan atau penyempurnaan materi untuk setiap bab, terutama dengan telah diberlakukannya ketentuan mengenai perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak Januari 2013. Buku ini disertai CD Book versi baru yang berisi materi/bab penting buku yang dimuat dalam media CD yang disisipkan dalam buku.

Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai …

Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Hukum pidana perpajakan : Konsep penal policy tindak pidana perpajakan dalam …

Buku yang membedah anatomi kejahatan atau tindak pidana perpajakan secara lengkap, pertama dari aspek ratio logis yang mendasarkan pada aspek urgensinya, seperti dampak kerugiannya, pengaturannya. Kedua, aspek legitimasi yang menguak bentuk kualifikasinya, pertanggungjawaban, sanksi pidananaya dan tahap-tahap penegakkan hukumnya. Ketiga aspek orientasi policy dengan mengurai sisi filosofisnya, …

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…

Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Buku ini berisikan informasi terkait sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu buku perpajakan di Indonesia juga memuat jenis-jenis pajak di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota). Pembahasan mengenai retribusi mulai dari pengertian retribusi objek dan subjek retribusi, hingga je…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.131 Tambahan Lembaran Negara No. 5899, merupakan undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1958 tentang Penetapan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1614. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok bagi Badan Urusan “Tembakau” (Krosok Centrale)” (Lembaran Negara Republik Indo…

Akuntansi Perpajakan Terapan

Sesuai dengan judul buku ini, pembahasannya dilakukan dengan cara menjelaskan tentang Pengertian Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembahasan tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan juga dibahas tentang Laporan Keuangan Fiskal, serta pengisian formulir SPT Masa PPh, PPN dan PPnBM, SPT Tahunan PPh Psl. …

Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8175-03-4

Deskripsi Fisik

112 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Daerah (1999-2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan investasi swasta di daerah selama periode 1999 sampai 2004 dan sektor unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber BPS, BKPM, Mabes Polri dan BI dalam bentuk panel data. Metoda analisis yang digunakan adalah pooled regression. Variabel yang digunakan adalah Investasi, PDRB perkapita, …

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislastion: Reformasi pe…

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8 No. 1 - April 2011 berisi artikel-artikel terkait bidang pajak dan perpajakan utamanya aspek reformasi peraturan perpajakan di Indonesia. Antara lain: Reformasi pajak di Indonesia oleh Fuad Bawazier, Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara waib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-undang Perpajakan oleh Deden Suma…

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nomor 4999 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk memperkua…

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Juli'10-Desember'10

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 752 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950 tentang Penetapan Tarip P…

Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 4 Juli 1950. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan tarip pajak pendapatan untuk tahun 1950. Mengingat keadaan perekonomian pada tahun tersebut mengutamakan tarif pajak peralihan yang lebih dari tarif pajak pendapatan, maka undang-undang pajak pendapatan diubah dari undang-undang sebelumnya. Diharapkan bahwa dengan sistim …

Undang-undang Nomor 1 tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak…

Terdiri dari 2 pasal beserta penjelasan. Berisi mengenai penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan