Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat, atau badan hukum publik. Buku ini membahas hak atas tanah yang bersifat tetap, meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, …

Eksistensi, dinamika dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-278-3

Deskripsi Fisik

xxiv, 316 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MUL e

Pengantar hukum tanah nasional: sejarah, politik, dan perkembangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1351-96-3

Deskripsi Fisik

xviii, 207 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 AMA p

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…

Program redistribusi tanah di Indonesia

buku ini memuat program redistribusi tanah, khususnya yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan pemilikan tanah dilihat dari segi yurudis, historis, sosial dan ekonomi.

Prinsip-prinsip pembaruan agraria : perspektif hukum

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Pada bab I dipaparkan mengenai hal-hal yang mendasar dalam ilmu hukum, selanjutnya pada bab Ii dipaparkan gambaran sistem hukum tanah nasional, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistemik mengenai hukum tanah di Indonesia. Bab III memaparkan kajian mengenai pembaruan agraria sebagai suatu konsep pembangunan pertanahan nasional, termasuk didalamnya …

Pembebasan Pencabutan Permohonan hak atas tanah

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 258 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Praktek Jual beli Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-099-4

Deskripsi Fisik

xii, 150 Hal, : 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…

pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-25-7389-3

Deskripsi Fisik

xiii, 201 hal ; 21 cm.

Judul Seri

upaya hukum masyarakat yang tekena pembebasan dan pencabutan hak

No. Panggil

346.043.2 SYA p

Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah: Memetakan Solusi Strategis Peng…

Buku ini merupakan wacana penting dalam literasi pertanahan Indonesia yang banyak menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Buku ini terdiri dari 4 bab, diantaranya bab I menjelaskan berbagai permasalahan seputar infrastruktur di Indonesia; bab II mengulas berbagai pendekatan dalam pengadaan tanah; bab III memaparkan praktik pengadaan tanah di Indonesia dan contoh praktis p…

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-180-6

Deskripsi Fisik

xv, 223 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kedudukan tanah ulayat dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Tanah …

Indonesia merupakan salah satu egara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia secara konstitusional memberikan pengakuan adanya hukum adat yang berlaku. Bagian dari hukum adat yaitu adanya tanah ulayat. Indonesia memiliki tanah hak yang diakui oleh negara dan tanah adat atau tanah ulayat. Tanah ulayat ini juga diakui keberadaanya dalam UUPA. DPR RI pada saat ini sedang m…

Tanah : dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya

Tanah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan papan serta merupakan sumber daya alam yang langka itu rentan diperebutkan oleh berbagai pihak. Banyak konflik yang bersumber pada perbedaan kepentingan, nilai,data, dan sebagainya. Buku ini menawarkan alternatif pemikiran untuk memahami permasalahan pertanahan secara lebih komprehensif, meliputi perkembangan hukum pertanahan dan…

Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah

Buku ini mengkaji tentang perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah dalam konteks industrialisasi. Ditengarai bahwa industrialisasi dengan aktivitasnya yang lebih ke pendirian pabrik, melahirkan sejumlah fakta telah terjadinya perubahan besar di negeri ini, baik dalam paradigma ilmu hukum maupun dalam hukum agraria yang berkenan dengan hak milik atas tanah, berikut fungsi dan perubahan fungs…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014tentang Konservasi Tanah …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 299, Tambahan Lembaran Negara No. 5608, merupakan undang-undang Konservasi Tanah Dan Air. Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:asas, tujuan, dan ruang lingkup; penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;perencanaan Konservasi Tanah dan Air;p…

Pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan

Perkebunan membutuhkan tanah sebagai modal utama. Lahan yang digunakan untuk pekebunan kadang-kadang dimiliki oleh masyarakat adat selama beberapa generasi. Pembebasan tanah adat untuk perkebunan harus dilakukan dengan konsultasi bersama masyarakat adat. Tapi banyak intrik terjadi selama musyawarah sehingga pengambilalihan tanah adat menyebabkan kerugian finansial kepada masyarakat adat. Bahkan…

Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai pertanahan memiliki peran penting dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tenta…

Eksistensi lembaga penilai tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Penilai Pertanahan memiliki peran dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Penga…