Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia

Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca “How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?” Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharapkan agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawabannya meskipun kemudian didapati b…

Aspek hukum jasa konstruksi: berdasarkan UU no 2 tahun 2017 tentang Jasa Kons…

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, terkhusus pada saat ini Bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hadirnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Masya…

Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…

Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Dari segi praktiknya, lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat.Untuk merespon perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya buku panduan sejenis yang dapat memberikan penjelasan secara konfrehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan para pelaku usaha (bisnis). karena itu sebagai tindak lanjut, buku ini sengaja dihadirkan bukan ha…

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir;ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat internasional dala…

Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari …

Hukum penanaman modal di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3465-65-4

Deskripsi Fisik

viii, 250 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 ILM h

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Undang-Undang Perl…

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan sanksi-sanki bagi para pelanggarannya.Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA…

Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-496-7

Deskripsi Fisik

xii, 266p. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.758 GAU k

Hukum tata negara, kewarganegaraan & hak asasi manusia

Edisi

1xi, 332 hal. ; 23 cm

ISBN/ISSN

979-9243-35-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085 HAN h

Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-419-1

Deskripsi Fisik

viii, 177 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 STE m

Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

191 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ALR p

Dinamika pembentukan Undang - Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Buku ini merupakan Risalah Pembahasan Undang-Undang Kewarganegaan Republik Indonesia. UU ini telah mengubah secara mendasar politik hukum kewarganegaan di Indonesia yang sebelumnya bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara "orang Indonesia asli" dengan "tidak asli". Kemudian undang-undang ini diganti menjadi yang lebih aspiratif, progresif, menjunjung tinggi konstitusi, hukum dan HAM.

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan: Undang-Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…