/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 70" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Pemilihan umum\"'" ]
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami pemilu secara umum
Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Ta…
Buku ini berisi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
This book examines the changing relationship between social class and voting behavior in contemporary America. At the end of the 20th century, working class white voters were significantly more Democratic than their middle class counterparts, as they had been since the 1930s. By the second decade of the 21st century, that long standing relationship had reserved: Republicans now do better among …
Terbitan ini merupakan lanjutan dari terbitan sebelumnya (dimulai dari Bab IX hingga XIII) yang memuat peraturan-peraturan serta lampiran-lampiran terkait pelaksanaan pemilihan umum di daerah Jawa Tengah.
"Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama membahas ketentuan Konstitusi dan Statuta California yang dibagi menjadi tiga bab: (1) Ketentuan Konstitusi California, (2) Ketentuan Kode, dan (3) Hukum Umum. Bagian Kedua menjelaskan ketentuan Konstitusi dan Statuta Amerika Serikat. Bagian unik dari hukum umum untuk pemilu California pada tahun 1918 adalah bahwa ada epidemi selama pemilihan pa…
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …
Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang mempunyai jumlah penduduk tergolong besar dan berada mendekati wilayah ujung barat Indonesia, sebelum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan salah satu tempat yang menjadi barometer perkembangan politik Indonesia yang sangat strategis artinya. Buku ini merupakan hasil penelitian di lapangan di kota Medan terhadap penyelenggaraan pemilu legislati…
Buku ini menyajikan berbagai data, fakta dan informasi dari setiap penyelenggaraan pilpres 2014 yang dikemas lewat uraian data dan infografik yang menarik.
Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.
Pemilu serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg …
Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.
: Pemilu pasca perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali, namun sebagai sarana pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan pemilu masih terus berdinamika mencari titik keseimbangannya. lebih-lebih dengan keluarnya putusan Mahkamah konstitusi terkait pemilu serentak nasional. Sistem penyelenggaraan pemilu akan mengalami berbagai penyesuaian, setidaknya sistem pencal…
Buku ini pada pokoknya hendak menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses proses sebelum pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Bab 2 didahului dengan uraian tentang dinamika pengisian jabatan tertinggi di pemerintah daerah. Berikutnya…