Data yang diperoleh oleh BNN, Narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang haram tersebut hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Barang tersebut kini sudah bisa didapatkan dimanapun, bahkan di warung-warung. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun sejenisnya menjadi alarm…
Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…
Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…
Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …
Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…
Buku ini membahas hukum pidana pemilu di Indonesia, menguraikan jenis tindak pidana pemilu, mekanisme penegakan hukum, peran lembaga terkait, serta tantangan implementasi dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.
Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tind…
Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kas…
Sebagai terobosan besar di bidang hukum Indonesia, KUHP 2023 hadir dengan berbagai keunggulan. Walau demikian, KUHP baru ini juga masih mengandung beberapa kelemahan. Dan dari pemikiran tersebut, buku ini menjadi salah satu dari buku pertama yang mengupas keunggulan sekaligus kelemahan KUHP 2023. Sebagai buku yang merupakan kelanjutan buku Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda, bu…
Aroma kecurangan acapkali terjadi dalam setiap momen kontestasi elektoral, jual beli suara seakan menjadi strategi jitu para kontestan dalam meraup suara. Ironisnya, bagi-bagi uang di hari H pemilihan terkadang justru menjadi “rejeki” yang dinanti-nantikan sebagian kalangan, wajar saja jika para kontestan selalu menyiapkan “amunisi” untuk melakukan “serangan fajar”. Fenomena demikia…
Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus di kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Itulah yang membuat p…
Pembuktian dalam peradilan pidana adalah tahapan yang paling kritis sebab berkaitan dengan dapt-tidaknya dipidana terdakwa. Meminjam istilah John Griffth (1970) dalam the family model-pembuktian pidana digambarkan sebagai pertarungan yang sengit antara terdakwa atau kuasanya menghadapi jaksa penuntut umum. Maka, adu bukti dan strategi menjadi penentu kemenangan pada tahap ini. Ketiadaan bukti p…
Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara fi pengailan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran prist…
Ruang lingkup materi yang diatur oleh hukum pidana mencakup hal yang sangat luas. Oleh karena itu, memunculkan adanya klasifikasi berupa hukum pidana materiil, hukum pidana for,mil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier, Dengan demikian, hukum penitensier merupakan bagian penting dari materi aturan yang diatur oleh hukum pidana. Secara khusus hukum penitensiier mengatur tentang bagaima…
Dengan menerbitkan buku ini hukum mengenai penghinaan ini, penulis bermaksud untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, termasuk para praktisi dan pemerhati hukum dalam hal memahami tentang bentuk-bentuk penghinaan.Dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam undang-undang di tujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan orang demi terjaganya keadamai…
KUHP 2023 secara tegas menetapkan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dalam KUHP ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh untuk meminimalisir ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan dalam KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pa…
Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…
Buku ini merupakan karya terkini penulis dan kelanjutan dari 4 (empat) buku sebelumnya, yaitu Teori Hukum Integratif (2012), Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana (2016), Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (2017), dan Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan (2020). Buku yang kelima ini merupakan pemikiran penulis mengenai politik pemidanaan terhadap korporasi dengan mendasarkan …
Buku yang ditulis oleh DR. Yurizal, SH., MH., menggambarkan tenang apa itu Cyber Crime, pertanggungjawabanya dan juga penegakkan hukum tekait kejahatan cyber crime. Kehadiran buku ini tentu sangat membantu, tidak hanya bagi kalangan kepolisian untuk menangani kejahatan di dunia maya, tetapi juga bagi mahasiswa yang terkait untuk menekuni bidang hukum terkait hukum cyber.