Buku ini membahas masalah kepalangmerahan dari aspek hukum dan sosial. Pembahasan dimulai dari implementasi konvensi Jenewa tahun 1949 terhadap kebijakan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang. Dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan Palang Merah Indonesia dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan korban bencana ditinjau dari perspektif hukum. Aspek sosial bantuan kepalangmerahan ditinj…
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…
Salah satu tugas hukum hukum, khsususnya dibidang ekonomi adalah menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan diantara konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Buku ini menyajikan beberapa substansi dari living law hukum kartu kredit dan perlindungan konsumen yang meliputi pembayaran dengan kartu kredit, hukum kartu kredit, penyelesaian konflik, kartu kredit dalam hukum perlindungan …
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Arbitrase syariah yang juga disebut arbitrase Islam merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiiki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristi…
3 eks
Ketagihan obat-obatan narkotika menimbulkan bahaya bagi orang yang menggunakan dan menyebarkannya. Narkotika akan menjadi ancaman bagi kehidupan diri sendiri, keluarga dan lingkungnnya dan akan mengancam kehidupan bangsa dan negara. untuk itu negara berkewajiban mencegah dan merehabilitasi penyalah guna sebagai bentuk memerangi ancaman penyalahgunaan dan memberantas pengedarnya dengan hukuma…
Bahasan utama buku ini antara lain membahas tinjauan histories pengangkatan anak di Indonesia: evolusi hukum pengangkatan anak dari hukum kolonial hingga perundang-undangan RI serta menurut hukum Islam. Tata cara pengangkatan anak secara adapt, melalui notaries, melalui pengadilan (negeri maupun agama), serta penerapannya di pengadilan agama
Buku ini menganalisa tentang perkembangan perbankan syariah yang semakin marak di Indonesia, terlebih setelah diudangkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Buku ini menganalisa secara kritis aplikasi konsep akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan yang signifikan dengan mechanism ba’i inah yang di Indonesia dilarang. Dewan…
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berperan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari …
Buku ini terkait dengan pemahaman perlindungan sesuai domain kreasi intelektual. Landasan teoritis dan praktis tentang perlindungan HKI serta analisis filosofis dan teologis tentang batas-batas perlindungan hak eksklusif HKI dan batas hukum persaingan. Analisis dan pembahasan buku ini berdasarkan prinsip keseimbangan yakni keadilan sebagai kejujuran. Hal ini mengingat berbagai aspek dan kepenti…
Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melakukan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada umumnya dengan Exchange Traded Fund (ETF), sebagai salah satu efek yang dapat diperdagangkan dan menjadi alternatif investasi di bursa efek di Indonesia, dengan segala pengertian, proses penerbitan, aspek hukum, dan khususnya hak-hak dan kewajiban-k…
Fidusia merupakan hubungan hokum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor dan kreditor. Ia menjadi bentuk jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar adalah kepercayaan, bukan pemindahan hak milik seperti pada jaminan dalam bentuk gadai. Meskipun sudah ada sejak jaman Romawi, namun fidusia baru ditetapkan secara hokum dalam UU No. 42 tahun 1999.
Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi, maka peranan bank dalam masyarakat meningkat dengan pesat, khususnya peranan bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada para pengusaha. Dalam suasana seperti itu tidak terelakkan lagi bahwa perhatian orang terhadap hukum yang mengatur hak-hak jaminan meningkat pula.
Banyaknya kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum…
Buku ini mengupas tuntas berbagai macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru yang dibawa serta oleh Undang-Undang Pasar Modal ke Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah ada sejak tahun 1995 dan telah berlaku sejak tanggal disahkannya, pemahaman aspek hukum atas macam-macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru tersebut masih sangat kurang sehingga berbagai macam perso…
2 eks