Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-071-045-0

Deskripsi Fisik

464 + viii hlm, ; 12,5 x 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.077 2 UND

Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001)

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

255 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.077 2 UND

Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas

Untuk mendesain kontrak migas, terlebih dahulu harus dipahami apa saja objektif negara tuan rumah dan bagaimana pula dengan objektif investor. Sebagian objektif tentunya ada kemiripan, namun demikian, tidak menutup kemungkinan, ada objektif yang bertolak belakang satu sama lain. Adanya kemiripan dan perbedaan objektif ini perlu diselaraskan agar persyaratan dan ketentuan di dalam kontrak migas …

Pengembangan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia: kondisi terkini, tantan…

Buku ini mengenai pengelolaan panas bumi di Indonesia yang belum dikembangkan secara optimal. kebutuhan investasi yang tinggi, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, minimnya ketersediaan modal, dan harga jual listrik yang belum memenuhi harga investor adalah sejumlah kendala yang melatarbelakangi mengapa pengembangan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia belum optimal

Selamat Tinggal Minyak Tanah Selamat Datang LPG: Rekam Jejak Program Konversi…

Keberhasilan Program Konversi ke LPG sebetulnya karena tingginya motivasi, dedikasi dan kecepatan para awak Pertamina dalam melaksanakan Program Konversi ke LPG. Apa yang sudah dilakukan Pertamina memberikan dampak tidak kecil bagi rakyat di negeri ini. Keberhasilan program konversi berarti pula memberikan kontribusi besar terhadap negara atas berkurangnya subsidi minyak tanah yang selama ini s…

Sejarah sistem fiskal migas Indonesia

Buku ini membahas beberpa permasalahan penting dalam eksplorasi migas Indonesia. Khususnya hal-hal yang terkait dengan biaya eksplorasi, kontrak migas, mekanisme cost recovery yang sering kali digelumbungkan oleh perusahaan produsen migas. Buku ini terbagi dalam sembilan bab, antara lain: Sejarah awal pemanfaatan minyak dan gas bumi, transformasi minyak dan gas bumi menjadi barang ekonomi, pe…

Energi untuk Kemandirian: Pemikiran dan Refleksi Pengalaman Satu Dekade untuk…

Energi untuk mandiri dapat memiliki dua makna. Pertama, memperlihatkan kemampuan BPH Migas untuk lepas dari bayang-bayang pihak lain agar semakin memiliki otoritas untuk mengelola hilir migas. Makna yang lain dapat diartikan sebagai kewajiban BPH Migas untuk mengatur dan mengawasi komoditas BBM dan gas alam sebagai sumber energi bagi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Diharapkan pembaca d…

Wajah Baru Industri Migas Indonesia

Membaca buku ini ibarat makin hari makin tak menentu karena sumber daya alam dikelola tanpa mengindahkan tata kelola yang proper, dan buku ini juga memberikan arahan untuk memasuki era baru, sumber daya alam yang menabrkan berkah bagi negeri ini tinggal political will yang menggerakkannya.

Teknologi Minyak Bumi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-420-487-0

Deskripsi Fisik

vi, 207 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

665.5 HAR t

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-002-x

Deskripsi Fisik

xii, 279 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.054 MAR u

Indigenous rights and United Nations standards

The debate on indigenous rights has revealed some serious difficulties for current international law, posed mainly by different understandings of important concepts. This book explores the extent to which indigenous claims, as recorded in the United Nations fora, can be accommodated by current international law.

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

De Zoogenaamde Ontvoogding van het Inlandsch Bestuur

Buku ini membahas emansipasi pemerintah pribumi, tepatnya Jawa dan Madura. Buku ini terbagi menjadi enam (6) bagian. Bab pertama membahas administrasi pribumi di Jawa dan Madura untuk langkah emansipasi. Bab kedua berisi tentang langkah emansipasi. Bab ketiga memuat tentang pelaksanaan apa yang disebut “emansipasi” dalam arti sempit, yaitu sekadar perpindahan kekuasaan. Bab keempat membahas…

De Zoogenaamde Ontvoogding van het Inlandsch Bestuur

"Buku ini merupakan disertasi akademik untuk memperoleh gelar Doctor of Laws, atas kewenangan rectoor-magnificus Dr. J. Huizinga, dipertanggungjawabkan di depan umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 1932, pukul 02.00 siang. Topik yang diangkat pada disertasi ini adalah eansipasi pemerintahan pribumi. Disertasi ini terdiri dari 4 bab pembahasan. Bab 1 membahas tentang tindakan emansipasi pem…

Pengelolaan sumber daya pertambangan & energi : kasus panas bumi dan batu bara

Buku ini menyuguhkan informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA, terutama berkisar pengelolaan sektor industri pertambagangan dan energi, serta dampak lingkungan yang diakibatkannya.

Sumber daya bumi

Judul Asli : Earth Resource

Peranan migas dalam perekonomian Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 Bab membahas antara lain: peranan migas,potensi migas,gambaran ekonomi dari migas,migas untuk energi dan bahan baku,GDP/PDB dan migas,migas dalam neraca pembayaran,dan migas dalam APBN,migas dalam penanaman modal asing.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Panas Bumi 2003

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

27/2003

Migas: The Untold Story

Buku ini merupakan rangkaian tulisan dari AM Putut Prabantoro mantan penasihat bidang komunikasi kepala BP Migas R Priyono (menjabat 2008-2012). Nasionalisme dan semangat menjadikan migas sebagai alat pemersatu bangsa dan pengangkat kesejahteraan bangsa. Konflik horisontal antara masyarakt yang memperebutkan wilayah yang tanahnya mengandung minyak, menjadi salah satu sebab mengapa penulis menja…

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: teori dan praktik

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi/badan kepada orang pribadi/badan lainnya maupun karena pemberian baru oleh oleh pemerintah/negara kepada pribadi atau badan.