UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut peraturan anak-cucunya, bagi kebanyakan desa di Indonesia, walaupun dapat dikatakan sudah lebih maju, setidaknya dalam pembagian keuangan dan inisiatif penguasa lokal, dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih menyimpan kerapuhan. Yakni, akan selalu menyisakan persoalan fundamental, yang terkait dengan eksistensi petani kecil, nelayan kecil, dan masyara…
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Peneliti Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai tata kelola dana desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Secara apik buku ini menyajikan tata kelola dana desa dan good governance pemerintahan desa, peran BUMDes dalam pembangunan desa dan tata kelola website desa dalam mewujudkan transparansi dan akunta…
Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.
Buku ini berisi mengenai gambaran umum Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berdasarkan dari 35 kab/kota mengingat penyaluran Dana Desa hanya pada kabupaten, maka objek yang dikaji dalam buku ini hanya berjumlah 29 kabupaten. Selain itu, kajian ini juga disajikan secara informatif dalam bentuk infografis dengan dilengkapi informasi dan kajian terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ter…
Untuk memberikan percepatan informasi peraturan perundangan di daerah, kami himpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan". Dengan harapan memberikan manfaat setiap pejabat dan aparat birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi fokus dan penentu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak des…
Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …
Buku ini bisa menjadi acuan dan menginspirasi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan profesi untuk memahami masyarakat Indonesia. Khususnya bagi petugas-petugas kepolisian dalam rangka memahami tentang kompleksitas kebudayaan dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya dengan berpedoman pada…
Buku ini menguraikan tentang diskursus pembangunan pedesaan selama ini yang telah menyisakan ketimpangan yang sangat tajam dan mengkhawatirkan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik ketimpangan antar wilayah, ketimpangan desa dan kota, dan ketimpangan pendapatan dan penguasaan asset antar kelompok masyarakat. Buku ini juga menawarkan jalan keluar untuk menyelamatkan bangsa ini, …
2 eks
Indeks Kemandirian Desa (IKD) merupakan data yang disusun untuk mengukur hasil pembangunan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desain IKD telah sesuai dengan hasil kajian teoritis, kebijakan dan instrumen pengumpulan data yang biasa dilakukan di Indonesia. Hasil dari pembangunan desa masa kini bisa menjadi bahan evalusi untuk perbaikan perencanaan pembangunan desa dalam…
Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan.