Buku "7 Tahun Implementasi Dana Desa" adalah sebuah laporan evaluasi komprehensif yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI). Buku ini mengkaji dampak, tantangan, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa sejak pertama kali diluncurkan. Secara garis besar, buku ini menyoroti beberapa poin kunci berikut…
Untuk memberikan percepatan informasi peraturan perundangan di daerah, kami himpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan". Dengan harapan memberikan manfaat setiap pejabat dan aparat birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.
Buku ini memberi gambaran pertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara kita. Untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi keala desa, perangkat desa, dan anggota anggota Badan Permusyawaratan Desa. Buku ini menguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah dan peraturan pela…
Buku Ini merupakan hasil riset dan cerminan masyarakat adat Kasepuhan di Aras Lokal juga turut disertakan. Sebagaimana Yang Sudah Saya Baca, Tulisan Ini Juga Telah Dilakukan Secara Observasi, Termasuk Pendalaman Melalui Penelitian Empiris, Melihat Ilustrasi Secara Riil Dalam Relasi Sosio-politik, Sosio-budaya, Dan Seterusnya. Seperti Yang Sudah Disebut Di Awal, Tulisan Ini Telah Digagas Secara …
Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …
International Day of Rural Woman pertama kali diperingati 15 Oktober 2008, setelah ditetapkan Majelis Umum PBB dalam resolusi 62/136, 18 Desember 2007. Resolusi mengakui kontribusi perempuan desa, termasuk perempuan adat, dalam pembangunan pertanian dan perdesaaan, meningkatkan ketahanan pangan, serta memberantas kemiskinan perdesaan. Karena relevan bagi perempuan desa di Indonesia, Menteri …
Buku Transformasi Politik dan Hukum: Nagari di Sumatera Barat dari Kolonisasi ke Desentralisasi ini adalah buku kajian jangka panjang tentang perubahan historis kesatuan politik nagari di Minangkabau, hubungan kepemilikan, dan relasi yang selalu dinamis antara hukum adat matrilineal Minangkabau, hukum Islam, dan hukum negara. Meskipun fokus utama di dalam buku ini adalah periode setelah kejatuh…
SDGs Desa merupakan konsep pembangunan praktis, gagasan kreatif orang yang lahir, tumbuh besar di desa, memahami dan memahami masalah dan kebutuhan orang desa, dan sangat mudah diaplikasikan. Buku kedua dari Trilogi SDGs Desa ini mengoordinasikan pengumpulan data desa, menggunakan hasil untuk memahami profil desa, menyusun perencanaan pembangunan, memilih prioritas, mengoordinasikan keberhasila…
SDGs Desa merupakan upaya pembangunan menyeluruh di tingkat desa. Seluruh aspek pembangunan yang sejak awal digagas PBB diterapkan di desa, sehingga setiap warga berhak merasakan manfaatnya tanpa ada yang tertinggal. Kemajuan yang dicapai pun tidak berhenti pada satu generasi, melainkan terus berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Desa yang diwujudkan adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan…
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut peraturan anak-cucunya, bagi kebanyakan desa di Indonesia, walaupun dapat dikatakan sudah lebih maju, setidaknya dalam pembagian keuangan dan inisiatif penguasa lokal, dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih menyimpan kerapuhan. Yakni, akan selalu menyisakan persoalan fundamental, yang terkait dengan eksistensi petani kecil, nelayan kecil, dan masyara…
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Peneliti Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai tata kelola dana desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Secara apik buku ini menyajikan tata kelola dana desa dan good governance pemerintahan desa, peran BUMDes dalam pembangunan desa dan tata kelola website desa dalam mewujudkan transparansi dan akunta…
Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.
Buku ini berisi mengenai gambaran umum Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berdasarkan dari 35 kab/kota mengingat penyaluran Dana Desa hanya pada kabupaten, maka objek yang dikaji dalam buku ini hanya berjumlah 29 kabupaten. Selain itu, kajian ini juga disajikan secara informatif dalam bentuk infografis dengan dilengkapi informasi dan kajian terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ter…
Pemerintahan desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi fokus dan penentu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak des…