Pembaharuan hukum menuju hukum milenial

Hukum pidana selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah. Perubahan-perubahan itu terjadi, baik dari segi hakikatnya maupun dari segi substansinya, yang diusahakan untuk dapat dipakai, mengendalikan masyarakat secara efektif. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahter…

Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009

Data yang diperoleh oleh BNN, Narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang haram tersebut hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Barang tersebut kini sudah bisa didapatkan dimanapun, bahkan di warung-warung. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun sejenisnya menjadi alarm…

Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif…

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…

Paradoks dalam Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

KUHP KItab Undang Undang Hukum Pidana

Edisi

edisi baru

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Deskripsi Fisik

xlvi, 241 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 MOE

Hukum pidana internasional dan perkembangannya

Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan ti…

Hukum Pidana Pemilu

Buku ini membahas hukum pidana pemilu di Indonesia, menguraikan jenis tindak pidana pemilu, mekanisme penegakan hukum, peran lembaga terkait, serta tantangan implementasi dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Perilaku Seksual Menyimpang Sesama Jenis ; Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia…

Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.

Hukum Pidana Khusus

Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tind…

Penegakan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia Dewasa Ini ; Lampiran KUHP Ba…

Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.

Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1311-31-8

Deskripsi Fisik

xi,:592 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SIT d

Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…

Pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera dan responsif

Sebagai terobosan besar di bidang hukum Indonesia, KUHP 2023 hadir dengan berbagai keunggulan. Walau demikian, KUHP baru ini juga masih mengandung beberapa kelemahan. Dan dari pemikiran tersebut, buku ini menjadi salah satu dari buku pertama yang mengupas keunggulan sekaligus kelemahan KUHP 2023. Sebagai buku yang merupakan kelanjutan buku Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda, bu…

Hukum Pidana Lingkungan: Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidan…

Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus di kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Itulah yang membuat p…

Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana,, Perda…

Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara fi pengailan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran prist…

Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya

Ruang lingkup materi yang diatur oleh hukum pidana mencakup hal yang sangat luas. Oleh karena itu, memunculkan adanya klasifikasi berupa hukum pidana materiil, hukum pidana for,mil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier, Dengan demikian, hukum penitensier merupakan bagian penting dari materi aturan yang diatur oleh hukum pidana. Secara khusus hukum penitensiier mengatur tentang bagaima…

Hukum Pidana Positif Penghinaan

Dengan menerbitkan buku ini hukum mengenai penghinaan ini, penulis bermaksud untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, termasuk para praktisi dan pemerhati hukum dalam hal memahami tentang bentuk-bentuk penghinaan.Dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam undang-undang di tujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan orang demi terjaganya keadamai…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum…

KUHP 2023 secara tegas menetapkan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dalam KUHP ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh untuk meminimalisir ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan dalam KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pa…