Di negara-negara yang mengikuti Civil Law tradition, undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum yang primer. Bagi Indonesia yang sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh tradisi Civil Law, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum yang primer berkaitan dengan hukum perseroan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dan mendalam akan norma hukum tersebut p…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada awalnya meyakini bahwa hanya orang atau individu yang dapat menjadi subjek delik. Pandangan ini sedikit—banyaknya dipengaruhi oleh dua postulat mendasar, yakni societies delinquere non potest artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana dan universitas delinquere non potest berarti korporasi tidak dapat dipidana. Kedua postulat tersebut, pada …
Materi buku ini berkaitan dengan kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Hasil kajian yang akan dituangkan ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi atau formula system pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.
Dalam buku ini diuraikan tentang bentuk-bentuk perusahaan yang mempengaruhi statusnya, yang berstatus badan hukum dan yang bukan badan hukum. Status itu mempengaruhi tanggung jawab perusahaan, karena dengan status badan hukum, maka yang bertanggungjawab dalam perusahaan itua dalah badan hukumnya. Badan hukum sebagai subyek hukum, dapat bertindak sebagaimana manusia pada umumnya, dan pemilik ke…
"Perusahaan Asuransi Non-Jiwa Kata Pengantar untuk edisi keempat Dalam edisi keempat ini, berbagai bentuk asuransi yang hanya disebutkan sepintas pada edisi sebelumnya dibahas lebih detail, sedangkan dua bab baru, yaitu “Dasar hukum” dan “Penatausahaan dan pembukuan agen non- perusahaan asuransi jiwa” telah ditambahkan ke konten buku. Selain daripada itu, struktur asli buku te…
Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam lingkungan Hukum Pidana. Tindak pidana korporasi lazim digunakan pada persoalan Hukum Pidana di dunia internasional. Tindak pidana berkaitan dengan pembebasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pihak penegak hukum : Kepolisian dalam melakukan pe…
Secara garis besar ruang lingkup penulisan dalam buku ini terdiri dari tujuh topik bahasan. Pertama, pendahuluan yang merupakan latar belakang penulisan sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan realitas sosial dalam memandang aktivitas korporasi dan penegakan hukum. Kedua, identifikasi teoretis yang menjelaskan kajian akademis terhadap kejahatan korporasi, serta perhatian masyarakat terhad…
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada mulanya adalah inisiatif perusahaan yang memiliki tujuan sosial sebagaimana tercermin dalam visi dan misi mereka. Setelah diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur semua bisnis sumber daya alam. CSR menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan, yang menetapkan sanksi terhadap pelanggar. PT RAPP adalah salah …
Buku ini berisi uraian yang menyangkut eksistensi dan esensi bentuk hukum perseroan terbatas dalam paradigma hukum bisnis baru berdasarkan UUPT yang terdiri dari 6 bab: Pembaruan hukum perseroan; Pengertian dan pendirian perseroan; Permodalan dan saham perseroan; Organ perseroan; Penggabungan peleburan, dan pengambilalihan terhadap perseroan; Pemeriksaan, pembubaran dan likuidasi terhadap perse…
Di balik kesuksesan dan keuntungan memiliki perusahaan, banyak pelaku usaha mengalami aneka permasalahan yang berakibat hukum, baik pidana maupun perdata. Berbagai pertanyaan yang diajukan kepada hukumonline.com membuktikan hal tersebut. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah permasalahan dalam perseroan terbatas (PT), dari tata cara mendirikan; permodalan; penjualan saham; hak dan…
Buku ini disusun dengan pertimbangan bahwa kodifikasi KUHD pada tanggal 1 Mei 1848 – 11/2 abad yang lalu – tidak lagi mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundangan di bidang perekonomian yang ada dan berkembang sejak tahun 1848 hingga tahun 2004. Oleh karena itu dipandang perlu menyusun Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan yang memuat peraturan perundangan di bidang perekonomian khusu…
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah genap dua tahun diundangkan, tetapi keberlakuannya masih bersifat utopis. Belum ada kemauan dari pemerintah untuk menegakkan norma-norma UUPK. Dengan berlakunya UUPK, maka pelaku
Seiring dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya, PT tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menyentuh eksistensi PT itu sendiri. Fenomena yang dapat dilihat adalah adanya asumsi dalam perkara-perkara di pengadilan yang mengident
Buku ini menjelaskan tentang tanggung jawab terbatas yang dapat menjadi tidak terbatas, diuraikan pula mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada pemegang saham minoritas. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai persoalan-persoalan organ-organ perseroan terbatas, merjer, akuisis, dan konsolodaso, anti-monopoli, kepailitan kegiatan usaha.