Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…