Akuntabilitas Dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah

Buku ini bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance. Buku ini membahas realita yang diperoleh dari hasil studi lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasi Akrual pad…

Runtuhnya sistem manajemen keuangan daerah

Buku ini membahas permasalahan tentang manajemen keuangan daerah, yang terbagi dalam beberapa bab diantaranya: Laporan keuangan pemerintah tanpa laporan surplus dan defisit; Rasio kemandirian, yang tergantung pada penerimaan dari luar; Pengukuran kinerja yang tidak mempunyai standar ukur; Pemeriksaan internal pemerintahan berfokus pada keuangan bukan kinerja; Klasifikasi belanja aparatur dan pu…

Local Public Financial Management

Transparent and prudent local financial management has come to be recognized as critical to the integrity of the local public sector and for gaining and retaining the trust of local residents. Such integrity and trust are sometimes lacking in some local governments in developing countries, especially in the Africa region.

Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi

Buku ini menggambarkan tentang aspek ekonomi dan politik dari kebijakan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi fiskal saat ini. Selain itu juga diuraikan dan dianalisis tentang pertimbangan keuangan antara pusat-daerah.

Pengelolaan keuangan negara-daerah: hukum, kerugian negara dan Badan Pemeriks…

Pengelolaan keuangan daerah sebagai subsisten keuangan Negara dihubungkan dengan persoalaan hukum

Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

2 eks

Pengelolaan keuangan daerah: Pedoman eksekutif dan legislatif [rangkuman 7 U…

Edisi

edisi kedua

ISBN/ISSN

979-062-091-8

Deskripsi Fisik

xviii, 446 p. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 DAR p

Keuangan pemerintah daerah otonomi di Indonesia

2 eks

Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah

Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada tahun 2002, dan di revisi tahun 2004 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan D…

Sistem Administrasi keuangan daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-605-218-0

Deskripsi Fisik

xi, 235 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAM s

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-056-X

Deskripsi Fisik

ix, 444hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 SUT i

Langkah pengelolaan aset daerah : menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-061-104-7

Deskripsi Fisik

xiv, 164 hal. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 YUS l

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. …

akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

979-691-213-9

Deskripsi Fisik

xiii, 220 hal : 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.336 HAL a

Keuangan Daerah & Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mas…

Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan …

Laporan ini merupakan Aksi Perubahan mengenai "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan Keuangan Kantor Daerah (SIPEKAT)" yang menjadi wujud inovasi untuk merespon kebutuhan akan penatausahaan keuangan yang lebih sistematis dan mudah. Penatausahaan keuangan selama ini dilakukan tanpa ada standarisasi. Sehingga proses pencatatan dan pelaporan seringkali tidak …

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku ini dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara rata-rata nasional masih belum mampu memberikan kont…

Hubungan Keuangan Pusat - Daerah di Indonesia

Laporan ini merupakan hasil penelitian kerjasama antara sekretariat jenderal DPR RI dengan Pusat Antar Universitas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia termaksud. sebagai pelaksana kegiatan penelitian ini, pertama tama PU-EK-UI Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal DPRI RI atas kepecayaan yang diberikan untuk melaksanakan studi ini

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …