BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …
Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis, masalah performance appraisal menjadi semakin menarik untuk dikaji dan dikembangkan karena tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang juga semakin meningkat.
Masih banyak manajemen yang tidak paham tujuan dan pentingnya pengukuran kinerja berbasis kompetensi bagi organisasi. Padahal dari hasil pengukuran kinerja tersebut sangat besar manfaatnya bagi karyawan, maupun organisasi sebagai parameter pembeian reward dan punishment, serta untuk mengetahui sejauh mana organisasi saat ini dapat melaksanakan visi dan misinya.
Buku Manajemen KInerja Pemerintah Dearah ini dimaksudkan sebagai buku referensi yang dapat digunakan oleh para pegawai dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerah, serta para praktisi dan peneliti manajemen kinerja. selain membahas perbedaan pokok antara organisasi swasta dan organisasi publik dan bagaimana memanajemeni kinerja pemerintahan daerah, juga mendeskripsikan teori manajemen, te…
Penilaian kinerja adalah sebuah penentu kinerja yang ampuh. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Meskipun demikian, karena penilaian kinerja biasanya berhubungan erat dengan kompensasi, para manajer umumnya berupaya untuk mengurus kelompok mereka dan memberikan semua imbalan yang mungkin bagi para bawahan mereka, bukan menggunakan pe…
Penyusunan aplikasi pengukuran kinerja di Inspektorat II bertujuan untuk mengukur realiasi Anggaran dalam menghasilkan output/outcome, dapat mendorong peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Isu utama yang diangkat oleh penulis adalah belum adanya fitur output pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) dan diharapkan dengan adanya fitur tersebut setiap unit kerja dapat memanfaatkan fungsi perencanaan anggaran dan monitoring output anggaran tahun berjalan dalam waktu bersamaan.
Laporan Kinerja (LK) Biro Protokol dan Humas Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparasi kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, rekomendasi atas capaian kinerja sepanjang tahun berjalan terhadap target yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2023, serta evaluas…
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
Buku ini memiliki keuinikan dan kelebihan, yaitu membahas Indikator Kinerja Utama (IKU) secara detail, mulai dari perencanaan, aplikasi dan pengembangannya, dan membahas manfaat, contoh dan pengembangan indikator penelitian. Sampai seberapa jauh strategi yang telah anda lakukan mencapai visi dan misi?...untuk itu dibutuhkan pengembangan indikator kinerja utama yang sekaligus berfungsi sebagai a…
Buku ini menjelaskan bahwa supervisi pendidikan sebagai salah satu fungsi penting dalam bekerjanya kelembagaan pendidikan (persekolahan) perlu diposisikan dalam kerangka sistem dengan tetap menjadikan kinerja-baik kinerja kelembagaan/organisasi, maupun kinerja individi/sdm pendidikan sebagai unsur sekaligus fokus utama yang diperhatikan
Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …