Arah politik pemidanaan korporasi di era globalisasi

Buku ini merupakan karya terkini penulis dan kelanjutan dari 4 (empat) buku sebelumnya, yaitu Teori Hukum Integratif (2012), Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana (2016), Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (2017), dan Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan (2020). Buku yang kelima ini merupakan pemikiran penulis mengenai politik pemidanaan terhadap korporasi dengan mendasarkan …

Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…

Filosofi Justice Collaborator

: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huku…

Cyber notary dan tantangan notaris di era digital

Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …

Community policing: pada tindak pidana narkotika

Community policing adalah strategi pemolisian yang menitikberatkan pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Kehadiran community policing sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan anggota Polri, baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Community policing menjalin kerja sama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan kete…

Hukum acara pidana: normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

Sistem Peradilan Pidana Kontemporer

Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di Indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. Dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional dan non konvensional, pengkajian akan eksistensi aliran abolisionisme dan plea bargaining system yang dikembangkan dalam sistem hukum commo…

Hukum pidana

Dalam substansi buku hukum pidana ini sudah mengandung sistemtika perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan dari bab 1 - bab xiv, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dan asas nullum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale. Terhadap kedua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kele…

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Buku ini menghadirkan tema-tema penting terkait dengan perumusan (formulasi), penerapan (aplikasi), pelaksanaan (eksekusi), dan penegakan hukum pidana. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi para pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik di bidang hukum.

Hukum pidana anak

Buku ini menguraikan gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak atas perlindungan hukum. Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur. Perlakuan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pel…

Hukum Pidana Malpraktik Medik : Tinjauan dan Perspektif Medikolegal

Akhir-akhir ini sering diberitakan di media massa adanya ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, baik dari dokter ataupun dari sarana pelayanan kesehatan lainnya. Tindakan malpraktik medik mungkin saja terjadi, baik ada faktor kesengajaan ataupun suatu kelalaian. Bagaimanapun sebagai manusia, dokter tidak lepas dari sifat kekeliruan dan kesalahan se…

Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bag…

Buku ini merupakan rangkaian sistematik dari empat buku lain (tentang cybercrime dan cybercrimelaw) yang sudah terbit pada tahun tahun terdahulu. Pada buku ini, penulis mencoba memahami keterbatasan-keterbatasan para pihak dalam membina dan membimbing terpidana cybercrime, kemudian mencarikan solusi ilmiah agar narapidana dapat menjadi orang yang baik dan produktif, bukan orang yang malah menj…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Deskripsi Fisik

viii, 174 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 WAL p

Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan

Buku ini berisi antara lain tentang kinerja Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak narapidana, dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana yang berkaitan penologi dan kemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana

Buku yang ditulis oleh seorang begawan hukum Indonesia ini membahas berbagai persoalan hukum pidana, kriminologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Buku ini juga membahas sistem peradilan pidana dalam konteks pembangunan, kaitannya denga Hak Asasi Manusia serta membahas pula berbagai teori, konsep, asas, regulasi hukum pidana dan acara pidana dalam berbagai dimensi dan dinamikanya.

Sistem peradilan pidana : Suatu pembaharuan

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan buku ini terletak pada inventarisasi, sitematisasi dan analisis terhadap pembaharuan yang dihadirkan dari pu…

Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus

Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …