Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I tentang Pemberantasan Tindak…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-9250-70-6

Deskripsi Fisik

XV, 159 hlm.; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 341.773 PER

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pe…

Edisi

Cetakan Pertama

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 158 hlm.; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.026 2 UND

Hukum acara pidana

Buku ini merupakan satu kompilasi ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang relevan (TR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Perubaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 267 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 PER

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KUHP Prancis: sebagai perbandingan

KUHP negara asing

KUHP Republik Korea

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-148-4

Deskripsi Fisik

175 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.345.519 KUH

KUHP Malaysia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-178-6

Deskripsi Fisik

288 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.345.595 KUHP

Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Inter…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-428-635-4

Deskripsi Fisik

xxv, 1345 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 HUK

KUHP & KUHAP

Terbitan KUHP bersama KUHAP dimaksudkan agar para penegak hukum dengan mudah dan praktis membawa dan memakainya, begitu pula para mahasiswa dan kalangan hukum yang lain

KUHP Khusus: Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

Tujuan penyusunan kitab kodifikasi/kompilasi KUHP khusus ini : pertama adalah untuk melengkapi bahan hukum di Indonesia di samping KUH perdata dan KUH pidana umum yang telah ada, kedua untuk dapat menjaga aksesibilitas seluruih Undang-Undang pidana khusus tertentu yang masih berlaku dan yang akan diberlakukan/diundangkan.

Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya

Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan ti…

Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Memberantas korupsi di Indonesia tidak mungkin sekaligus. Sebagai peneliti, satu atapnya kekuasaan yang diberikan kepada jaksa untuk tindakan penyidikan dan penuntutan, sarat dengan penyelahgunaan kekuasaan, sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi di dunia peradilan. Para ilmuawan hukum tidak pernah dapat mengetahui bahwa kasus "bulog-gate", pengedilan terhadap terdakwa Akbar Tanjung, Winf…

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…

Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1

Permasalahan yang ada, dalam diri para penegak keadilan adalah hilangnya moral para penegak keadilan itu sendiri. Apabila si penegak keadilan tidak dipagari oleh moral, etika, dan integritas yang kuat dan apabila kita sebagai masyarakat yang pancasilais berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, tidak dilandasi oelh peraturan yang ketat, maka tujuan pemberantasan korupsi dan tujuan menciptakan clean…

Hukum Pidana islam

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.

Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea barga…

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3957-61-1

Deskripsi Fisik

xii, 710 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 ADJ k

Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi

Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.

Korupsi Di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan

Bila di pusat korupsi berlangsung hingga ke sudut teratas dari bangunan kekuasaan, dibawah juga hingga ke sudut-sudut paling kecil masyarakat. Buku ini membeberkan , hal ikhwal praktek korupsi di daerah seperti, siapa saja yang melakukan, di mana melakukannya, berapa jumlahnya, serta dari mana.