RUU Ketenagalistrikan dalam Perspektif ORNOP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 164 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.01 KAR r

Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan atau Etnis

Tragedi MEi 1998, konflik Ambon, Konflik Sambas Konflik Pontianak, Kasus Ketapang dan lain-lain telah merebak ke permukaan tanpa di sangka-sangka. Peristiwa itu selayaknya menyadarkan bahwa kita memang blom demokratis.

Preservasi Informasi Digital Dokumen Pembahasan Rancangan Undang Undang di Ko…

Preservasi informasi digital dokumen pembahasan RUU di Komisi III tujuannya untuk menjamin tersedianya back-up file dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU dalam bentuk digital dan memiliki perlindungan berupa watermark dan password do Komisi III. Manfaat dari pendokumentasian tersebut adalah untuk memberi kemudahan dalam mengakses dokumen pembahasan RUU dalam bentuk digital di cloud DPR RI;…

Rancangan Undang Undang Tentang Perpustakaan Tahun 2007

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tim Kerja Penyusun Buku Proses Pembahasan RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Rekam jejak fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…

Bunga Rampai Kajian RUU Tahun 2002

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9052-21-1

Deskripsi Fisik

xxi, 206 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.01 NAI b

Usulan Perubahan Undang-Undang N0.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Ra…

Buku ini menguraikan telaah mengenai aspek-aspek kemetrologian yang harus di atur serta rancangan undang-undang kemetrologian sebagai calon pengganti Undang-Undang No.2 tahun1981

Het Wetsontwerp-Kan tot Herziening der Gemeentewet

Buku ini membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Menteri Kan mengenai revisi UU Perkotaan pada November 1928. Proposal ini berusaha untuk menggantikan RUU yang diajukan oleh Menteri Ruys De Beerenbrouck pada tahun 1923, yang sebagian besar didasarkan pada proposal Staatscommissie-Oppenheim, yang diangkat pada tahun 1918. Rancangan terkini oleh Kan berupaya untuk tetap membata…

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjad…

Tesis ini membahas tentang mekanisme pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variab…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perkeretaapian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 hal. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka atas pertimbangan bahwa UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi ma…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pangan

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.