Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…
Buku ini memberi banyak landasan ilmiah untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan hutan dan penduduk penghuni hutan.
Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diharapkan.
Buku ini berisi gagasan Peter Noll, Burkhardt Krems, dan Van der Velden mengenai ilmu yang berkaitan dengan proses, metoda, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ke dalam pengajaran di bidang hukum di tanah air Indonesia. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungs-wissenscaft) yang mulai diperkenalkan ole…
Salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah keberadaan vegetasi, khususnya vegetasi hutan, karena hutan dipandang sebagai pengatur aliran air (streamflow regulator) yang dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau. Buku ini disusun atas dasar dua topik utama tersebut, pengaruh hutan terhadap DAS serta pengelolaannya, yang ke…
Buku ini ditulis oleh Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, dan memaparkan nilai penting Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan gaya penulisan mirip catatan harian, dipaparkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut serta proses terwujudnya kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia.
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
Hukum kehutanan menurut sebagai instrumen yang harusnya dijadikan sebagai penghambat lajunya kerusakan itu dimaksudkan sebagai kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan. Termasuk didalamnya hubungan antara individu(perorangan) dengan hutan dan kehutanan.Bab-bab dalam buku ini membahas diantaranya: penegakan hukum lingkungan dan hukum lingkun…
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
Buku Hukum dan Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan karya Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. ini mengkhususkan pembahasan mengenai hukum sumber daya alam dalam diskursus mengenai hukum akan banyak melibatkan pembahasan utamanya mengenai sektor penguasaan kehutanan, pengusahaan kehutanan, masyarakat hukum adat dan hutan adat, serta persoalan yang terjadi dalam pengaturan di bidang kehutanan tersebut.
Buku ini berisi penegakan hukum Pidana "Illegal Logging: yang memuat tentang penelitian dan pengkajian tentang penegakkan Hukum Pidana "Illegal Logging" disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuisioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di empat Kota yaitu jayapura, Banjarmasin, Jambi dan Pekanbaru dengan peserta 30 orang Hakim diwilayah hukum pengadilan setempat. buku ini b…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 merupakan undang-undang yang disusun untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan. Undang…