Buku ini merupakan karya terkini penulis dan kelanjutan dari 4 (empat) buku sebelumnya, yaitu Teori Hukum Integratif (2012), Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana (2016), Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (2017), dan Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan (2020). Buku yang kelima ini merupakan pemikiran penulis mengenai politik pemidanaan terhadap korporasi dengan mendasarkan …
Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada awalnya meyakini bahwa hanya orang atau individu yang dapat menjadi subjek delik. Pandangan ini sedikit—banyaknya dipengaruhi oleh dua postulat mendasar, yakni societies delinquere non potest artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana dan universitas delinquere non potest berarti korporasi tidak dapat dipidana. Kedua postulat tersebut, pada …
Buku ini memberikan pengetahuan secara umum dan mendalam tentang hukum korporasi dalam hal economic crimes dan abuse of power. Masalah economic crimes sangat kompleks karena mencakup perbuatan-perbuatan yang diancam sanksi pidana dalam ketentuan yang diatur di bidang keuangan, perdagangan, dan perindustrian dianggap bagian dari lingkup perekonomian. Pelaku economic crimes dalam buku ini adalah…
Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat.
Dalam APBN, kontribusi pajak semakin signifikan sebagai sumber pembiayaan program pembangunan nasional. kontribusi itu termasuk pajak dari sektor kemaritiman, menginat Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang begitu besar untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ditulis oleh pakar yang menggeluti perpajakan baik di lingkungan akademis maupun bisn…
Yang dimaksud dengan kepemimpinan bisnis yang penulis buku ini maksudkan adalah fungsi pengorganisasian dan pengarahan bisnis perusahaan dalam pengambilan keputusan yang menentukan jalannya aktivitas perusahaan. Penulis membatasi studinya pada kepemimpinan di perusahaan besar karena dia menganggap jenis perusahaan bisnis ini yang paling penting, dari banyak sudut pandang, di Amerika Serikat. Y…
Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam lingkungan Hukum Pidana. Tindak pidana korporasi lazim digunakan pada persoalan Hukum Pidana di dunia internasional. Tindak pidana berkaitan dengan pembebasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pihak penegak hukum : Kepolisian dalam melakukan pe…
Buku ini memuat tentang usaha Radio Republik Indonesia (RRI) tetap eksis di dunia penyiaran. Di tengah persaingan bisnis media yang semakin ketat dan beragam. Sebuah upaya terobosan untuk meningkatkan pelayanan RRI kepada publik di era teknologi digital. Bab 1: Teknologi, sumber daya dan kebijakan. Digitalisasi penyiaran radio di Indonesia, mewujudkan RRI di ujung jari. Be Young: sekali coba m…
Kejahatan korporasi memberi dampak langsung yang membahayakan kehidupan masyarakat. Baik yang bersifat kejahatan langsung yang disebabkan proses kegiatan dari korporasi misalnya pencemaran lingkungan dan dampak produk kosmetik yang berbahaya. Maupun kejahatan korporasi yang menyebakan kerugian pada negara, misallnya tindak pidana pencucian uang. Maraknya kejahatan korporasi harus diatasi dengan…
Good corporate governance atau pengelolaan perusahaan yang baik dari sudut teori dan praktik berfokus kepada sistem berdasarkan mana perusahaan-perusahaan diarahkan dan diawasi. Pengelolaan perusahaan yang baik mencakup kesejahteraan dari sudut ekonomi, akuntabilitas dari sudut hukum dan sosial untuk kepentingan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga masyarakat selaku stakeholder secara keselu…
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah genap dua tahun diundangkan, tetapi keberlakuannya masih bersifat utopis. Belum ada kemauan dari pemerintah untuk menegakkan norma-norma UUPK. Dengan berlakunya UUPK, maka pelaku
This Book provides a multidisciplinary, cross-functional approach to managerial and organizational economics. We believe that this is its critical strength. Our interest span economics, finance, accounting, information systems, and financial institutions ; this allows us to draw examples from a number of functional areas to demonstrate the power of this underlying economics framework to analyze…
This book approaches corporate governance from a multi-disciplinary perspective and emphasis not only conformance issues but also best practices designed to enhance company performance and shareholder value. The book provides an overview of corporate governance, including practices and developments in the Asian region and internationally, and comprehensive coverage of important areas of corpora…
Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian satu menjelaskan beberapa konsep internalisasi prinsip-prinsip GCG dalam proses bisnis, dan bagian kedua memaparkan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman otentik internalisasi konsep GCG oleh beberapa perusahaan public di Indonesia yang berhasil menjadi nominasi CGPI 2004.
Buku ini mencoba mengumpulkan gagasan-gagasan yang menyebar dalam banyak pustaka dan pada ruang diskusi. Substansi yang dibahas adalah Good Corporate Governance, konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Dalam buku ini penulis mencoba untuk mengkaji sekaligus aspek makro maupun mikro reformasi Corporate governance di Indonesia.