Buku ini membahas beberpa permasalahan penting dalam eksplorasi migas Indonesia. Khususnya hal-hal yang terkait dengan biaya eksplorasi, kontrak migas, mekanisme cost recovery yang sering kali digelumbungkan oleh perusahaan produsen migas. Buku ini terbagi dalam sembilan bab, antara lain: Sejarah awal pemanfaatan minyak dan gas bumi, transformasi minyak dan gas bumi menjadi barang ekonomi, pe…
Membaca buku ini ibarat makin hari makin tak menentu karena sumber daya alam dikelola tanpa mengindahkan tata kelola yang proper, dan buku ini juga memberikan arahan untuk memasuki era baru, sumber daya alam yang menabrkan berkah bagi negeri ini tinggal political will yang menggerakkannya.
Untuk mendesain kontrak migas, terlebih dahulu harus dipahami apa saja objektif negara tuan rumah dan bagaimana pula dengan objektif investor. Sebagian objektif tentunya ada kemiripan, namun demikian, tidak menutup kemungkinan, ada objektif yang bertolak belakang satu sama lain. Adanya kemiripan dan perbedaan objektif ini perlu diselaraskan agar persyaratan dan ketentuan di dalam kontrak migas …
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
Buku ini terdiri dari 8 Bab membahas antara lain: peranan migas,potensi migas,gambaran ekonomi dari migas,migas untuk energi dan bahan baku,GDP/PDB dan migas,migas dalam neraca pembayaran,dan migas dalam APBN,migas dalam penanaman modal asing.
Buku ini merupakan rangkaian tulisan dari AM Putut Prabantoro mantan penasihat bidang komunikasi kepala BP Migas R Priyono (menjabat 2008-2012). Nasionalisme dan semangat menjadikan migas sebagai alat pemersatu bangsa dan pengangkat kesejahteraan bangsa. Konflik horisontal antara masyarakt yang memperebutkan wilayah yang tanahnya mengandung minyak, menjadi salah satu sebab mengapa penulis menja…
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang d…
Upaya untuk menseragamkan istilah-istilah perminyakan yang seringkali sangat berbeda menurut pemahaman awam. Selain itu data dan pernyataan dalam buku ini diberikan penjelasan dan keterangan yang memadai sehingga mudah dipahami. Salah satu yang sering dikomentari oleh banyak kalangan adalah tertutupnya bisnis hulu migas dan seolah bisnis hulu migas ini adalah menara gading di tengah hirup pikuk…
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih rinci tentang batasan-batasan mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan dalam industri hilir migas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang memanfaatkan input primer (kuesioner) dari kelompok-kelompok terkait.
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 September 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971 undang-undang ini membahas kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pih…