Salah satu tugas pokok Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI adalah melakukan dukungan keahlian kepada anggota DPR. Untuk memeroleh data yang diperlukan dalam konteks dukungan keahlian itu, setiap tahun Pusat Penelitian melakukan sejumlah penelitian, baik dalam bentuk penelitian kelompok maupun penelitian individu. Tahun 2016 ini, Pusat Penelitian melakukan 16 (enam belas) penelitian kelompok …
Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks yang tidak hanya menjadi beban pihak KPU Pusat dan KPU di daerah sbeagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyrakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pi…
Buku ini menyajikan analisis mendalam terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serental 2024 di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi system pemilu, partisipasi masyarakat, serta tantangan penegakan hukum. Mengupas berbagai isu strategis seperti desain system pemilu campuran, kualitas pemilih, independensi penyelenggara, hingga maraknya praktik politik uang. Dengan pendekatan multidisiplin, b…
Buku ini dengan tema dan subjek pembahasan jumlah halaman yang ada memang layak menjadi masukan penting dalam mengisi khazanah pengetahuan terkait pemerintahan daerah khususnya mengenai persoalan batas daerah. Persoalan batas daerah memang tergolong masih jarang dibahas dan bahkan bisa disebut sebagai belum banyak menarik sebagai kajian yang mendalam dalam mengangkatnya menjadi diskusi ilmiah. …
Rujukan atas politik rezim dalam menjalankan landasan politik nasionalisme yang inklusif tentu menjadi bisa saling terjadi persilangan kepentingan yang positif di satu pihak. Sebaliknya, juga bisa di lain pihak justru menegasikan atas keberagaman nilai-nilai partikulatistik dalam politik kebudayaan dan sosial ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Tarikan di antara masing-masing kutub politik di…
Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…
Tingginya penggunaan internet seiring dengan maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari, mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan cyber space semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan cyber space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian indentitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan account (email, IM, social network), penyebaran malwar…
buku ini merupakan laporan penelitian individu mengenai peran panwas dalam proses peneteapan pasangan calon pemilukada gubernur provinsi bengkulu
Buku ini ditulis oleh beberapa peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI ini, "Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi Covid-19" adalah penting untuk dibaca dan menjadi masukan bagi setiap pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini menjadi kuat alasannya, karena pemilu dan pilkada sebenarnya sudah menjadi agenda yang bisa menyatu satu sama la…
Perkembangan politik Indonesia di era reformasi ini memasuki babak baru. Bukan karena dampak dari tingginya suhu politik setelah Pemilu 2019 saja, tetapi Pandemi Covid-19 yang berdampak global turut merubah nuansa politik tanah air. Bahkan, berpotensi menjadi ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 du 270 daerah seluruh Indonesia. Buku ini menyajikan analisis yan…
Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (…
Buku ini memaparkan persoalan-persoalan yang menghadang pemapanan komisi penyiaran Indonesia sebagai lembaga regulator penyiaran yang seharusnya mengawal proses demokratisasi penyiaran. Dibahas pula persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, serta kesulitan yang dihadapi media lokal untuk menjalankan fungsi penyedia informasi yang …
Keinginan pemekaran daerah tidak terlepas dari peran konsensus elit yang mendorong gagasan tersebut, hingga menjadi agenda politik di tingkat nasional terkait pengambilan kebijakan secara kelembagaan. Pada konteks transformasi gagasan kepada gerakan politik pemekaran daerah, para elit politik menggunakan jalur partisipasinya. Hal ini melalui lobi dan unjuk kekuatan massa pendukung yang sangat k…
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak…
Keberadaan pers Indonesia sejak awal Orde Baru ditandai dengan peran dominan (regulasi) peran pemerintah. Hubungan subordinasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pemerintah untuk menegakkan stabilitas politik. Pencabutan lisensi pers, menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk mengontrol pers dalam mengembangkan fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, meningkatnya…
Buku ini memberikan gambaran tentang menegakkan hukum tanpa melanggar hukum dipandang dalam berbagai aspek. Tulisan dalam buku ini berisi analisa terhadap beberapa aspek materiil dan formil dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.