/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+Abdul Haris Suryo Negoro'" ]
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Buku ini membahas tentang hukum investasi pada pasar modal syariah dengan titik berat pada aspek legal dalam aplikasinya. Fokus pembahasan buku ini adalah tentang berbagai aturan hukum mengenai investasi pada pasar modal syariah dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di pasar modal, baik berupa undang-undang, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, peraturan Bapepam, dan peraturan-p…
Buku ini membahas beberpa permasalahan penting dalam eksplorasi migas Indonesia. Khususnya hal-hal yang terkait dengan biaya eksplorasi, kontrak migas, mekanisme cost recovery yang sering kali digelumbungkan oleh perusahaan produsen migas. Buku ini terbagi dalam sembilan bab, antara lain: Sejarah awal pemanfaatan minyak dan gas bumi, transformasi minyak dan gas bumi menjadi barang ekonomi, pe…
Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peraturan in laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dar…
Buku ini awalnya merupakan disertasi untuk memperoleh gelar doktor, yang diajukan pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi berjudul “Islam dan Pembentukan Negara: Studi tentang Proses Pembentukan Negara di Madinah Masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidun”, di satu sisi, dimaksudkan sebagai kajian mengenai kontribusi agama khususnya Islam…
Buku ini megki politik hukum secara komprehensif meliputi perkembangan politik hukum, hubungan politik hukum dengan ilmu hukum, dimensi kajian politik hukum, dan objeknya; hukum yang berlaku dan perubahan kehidupan masyarakat; hukum harus ditetapkan (ius constituendum); proses perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum; perubahan politik hukum dalam perundang-undangan; serta politik pe…
Buku ini memuat aneka objek dasar dalam materi ilmu hukum, yang sering dalam segala bidang kehidupan. karena itu, maka masalah-msalah hukum sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa sebagai dasar pengetahuan mereka baik teori maupun dalam praktik. Di samping itu pula, tak lupa kami kemukakan pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para sarjana/ahli hukum baik yang erasal dari luar Ind…
Gagasan NII oleh banyak pihak diletakkan sebagai turunan dari sistem ajaran Islam yang hampir bebas dari kritik. Karenanya wacana NII masih kerap munculdan ikut mewarnai dinamika politik nasional. Ada kecenderungan yang menempatkan praktik demokrasi sebagai sasaran antara bagi realisasi gagasan ideal politik Islam berbasis pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai referensi utama
Pengelolaan keuangan daerah sebagai subsisten keuangan Negara dihubungkan dengan persoalaan hukum
2 (dua) buku
MARIA ULFAH atau yang biasa dipanggil "Itje", merupakan sosok menteri perempuan pertama di Indonesia yang bertugas sejak 12 Maret 1946, di masa pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Maria Ulfah adalah salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang memiliki kontribusi besar daiam perjuangannya membela hak-hak perempuan. Dia adalah anggota Komisi Rancangan Peraturan Perkawinan sebagai cikal bakai lahirn…