Tetralogi Transformasi AHY: Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi

“Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi” adalah kumpulan pemikiran dan gagasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat bertransformasi dari seorang perwira TNI menjadi politisi. Meskipun dunia militer dan politik memiliki corak dan karakter tantangan yang berbeda, tetapi semangat, prinsip, dan tujuan hidup AHY tetap sama, ia istikamah mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. AHY berpandang…

Contract Drafting: suatu bentuk pertikaian dalam implementasi bisnis

Contract drafting atau perancangan kontrak adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun elemen-elemen perjanjian ke dalam sebuah akta perjanjian (kontrak). Dengan kata lain, contract drafting menitik tekankan "perubahan" dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Dalam pelaksanaan kontrak, aspek hukum perlu mendapatkan perhatian utama. Selain untuk kepastian dan perlindungan huku…

Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Indonesia

Defence and security atau pertahanan dan keamanan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena kemampuan pertahanan suatu negara berdampak langsung terhadap kemampuannya dalam menciptakan dan memelihara keamanan, serta juga untuk memenangkan peperangan, jika mendapat serangan agresor dari negara lain. Konsep pertahanan juga bukan berarti hanya identik dengan tujuan pasif, jika mendapat seranga…

Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah…

Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…

Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran

Buku ini difokuskan kepada bagaimana kesiapan lembaga penyiaran terhadap penerapan program digitalisasi penyiaran di Indonesia. Melalui tulisan dalam buku ini kita akan mengetahui kesiapan lembaga penyiaran menghadapi kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia dan prospek kebijakan digitalisasi bagi lembaga penyiaran di masing-masing daerah.

Sadur: sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia

Indonesia sejak dahulu telah mengimpor aneka ragam agama, kesusastraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban lainnya – yang berasal dari India, Timur Tengah, Tiongkok, serta Eropa – yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fe…

Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia

Indonesia sejak dahulu telah mengimpor aneka ragam agama, kesusastraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban lainnya yang berasal dari India, Timur Tengah, Tiongkok serta Eropa yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fenomena te…

Copywriter is dead

Buku ini berusaha mengulik apa saja yang perlu dipelajari dan digunakan sebagai bekal untuk menjadi seorang Copywriter yang baik. Bahwa menjadi seorang copywrite perlu ditunjang dari kebiasaan menulis agar dapat memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas, dan memudahkan menjalani profesi seorang copywrite. Buku ini dihadirkan sekaligus untuk menjawab keprihatinan penulis terhadap profesi Copyw…

Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer

Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…

Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis Sistem Pen…

Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…

Birokrasi dan Perbuahan Sosial Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9052-05-x

Deskripsi Fisik

x, 144 hlm. ; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.708 IND b

PPh Pemotongan Pemungutan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 379 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.24 SET p

Cara mudah menghitung PPh badan dengan undang-undang pajak terbaru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-731-151-1

Deskripsi Fisik

x, 224 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.24 SET c

Membangunkan raksasa ekonomi

2 eks

Diversifikasi pertanian

Edisi

cet-2

ISBN/ISSN

979-416-098-9

Deskripsi Fisik

395 hlm ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.180.959.8 DIV

Kemiskinan & otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3673-28-1

Deskripsi Fisik

xii, 361 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

304.56 KEM

Sejarah Perkembangan Seni Ukir di Jepara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,69 hal:20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

736.598 2 KAR s

Sejarah Kelahiran dan Perkembangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

38 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.892.9 SUD

HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI Aunur rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi …

Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh

Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.