Era reformasi yang ditandai terbukanya koridor aspirasi politik dengan semakin banyaknya kontestan partaipeserta pemilu, mengharuskan partai politik untuk terus giat mendekatkan diri kepad kepentingan rakyat. Hal yang sama juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan dimana elite politiknya di tuntut mampu berpartai dengan pola-pola baru yang lebih mendekatkan diri pada kepentingan rakyat. Dala…
Buku ini terdiri atas sebelas bab. Bab 1 tentang pendahuluan;Bab 2 pengertian dan penggolongan teori dalam ilmu hukum;Bab 3 tentang penegrtian dan karakteristik hukum;Bab 4 tentang teori hukum;Bab 5 tentang teori konflik;Bab 6 tentang teori investasi asing;Bab 7 tentang teori kedaulatan;Bab 8 tentang teori kausalitas;Bab 9 tentang teori pemidanaan;Bab 10 tentang teori-teori momentum terjadinya …
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang konsep teoritis tentang teori hukum, bab 3 tentang teori keadilan, bab 4 tentang teori fungsional, bab 5 tentang teori kekerasan dalam rumah tangga, bab 6 tentang teori peran, bab 7 tentang teori demokrasi, bab 8 tentang teori tanggung jawab hukum (legal liability theory), dan bab…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.