Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…
Memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum perjanjian syariah dalam ekonomi syariah, hukum dagang, merger, akuisi, d…
Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor pajak. Hukum penerimaan negara bukan pajak adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang me…
Istilah 9 Naga banyak dialamatkan kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk dapat menngatur hukum dan permainan politik di Indonesia. Istilah tersebut tidak pernah menyebutkan siapa saja 9 Naga yang dimaksud. Sehingga julukan kerap menunjuk pribadi tertentu. Pembahasan dalam buku ini mencoba mendudukan persoalan tersebut, dengan menceritakan bagaimana kekuatan 9 naga,awalnya dapat me…
Buku ini memperkenalkan kita kepada sosok Khalifah ketiga ini, Usman bin Affan, paras muka, gerak-gerik dan kegemaranya, asal usul dan kedudukannya si samping nabi dan para sahabat, akhlak sebelum dan sesudah masuk Islam. Perkawinanya dengan Ruqayyah dan Um kulsum putri-putri nabi, sampai hijrahnya ke Abisinia.
judul asli:Islam the misunderstood religion
Buku ini merupakan buku pertama yang membahas tentang hukum acara peradilan pajak dalam kerangka menunjang pengembangan hukum pajak ke depan. Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesamping…