Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana

Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.

Buku membangun kualitas bangsa

2 eks

Emerging Democracy in Indonesia

2 eks

Evaluasi pemilu serentak 2019

Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Peraturan Sanksi Lingkungan Hidup di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 538 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 304.2 PER

Perkembangan asas-asas hukum pidana: persandingan buku 1 KUHP lama dan baru

Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…

Jender & Kesehatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95736-1-0

Deskripsi Fisik

xiii, 208 hlm.; 21 cm. (2 eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kamus Kedokteran

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-026-7

Deskripsi Fisik

VII,317 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

610.3 RAM k

Pemanfaatan Google Drive untuk Optimalisasi Percepatan Proses Produksi Berita…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Sagu Papua untuk dunia

Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…

Upaya Menyatukan Kembali Republik Indonesia (1950-1960)

Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960

Penerapan Aplikasi Chat Bot (BIANKA) sebagai Alat Diagnosa Awal Aduan User

Isu utama yang menjadi prioritas penulis adalah belum optimalnya sistem aplikasi ticketing helpdesk pustekinfo karena dengan belum adanya sistem aplikasi helpdesk di lingkungan Pustekinfo Setjen DPR RI saat ini dapat berdampak pada overloadnya pekerjaan tim IT helpdesk yang harus menangani banyaknya permintaan setiap harinya.

Argumentum in scriptum: Kompilasi kajian konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…

Hukum Mineral dan Batubara

Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…

Antropologi Hukum

Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…

Perbandingan sistem hukum pidana

Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…

Perbandingan Hukum Pidana

Dalam Era Globalisasi dunia sekarang ini semakin maju dan canggih tentunya menuntut hukum harus tetap dapat berjalan maupun penegakan hukum beriringan dengan perkembangan zaman tersebut.. kemampuan atau pengetahuan para sarjana hukum di Indonesia sekarang ini tidak hanya mengenal hukum indonesia, namun juga hukum negara lain karena kompetitor di masa depan bukan hanya orang Indonesia saja melai…

Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi

Buku ini mengenai budaya dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisi untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat tergantung pada b…

Ajaran Kausalitas Hukum Pidana

Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…

Hukum perlindungan saksi

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar dari perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Buku ini menjelaskan dengan rinci tentang hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi juga pengaturan per…