Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangk…

Implementasi aksi perubahan “Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran melalui aplikasi Basura” telah dilaksanakan pada milestone jangka pendek. Capaian dari aksi perubahan ini adalah Aplikasi Basura (Bahan Penyusunan Anggaran) yang merupakan solusi dari permasalah yang ada pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran. …

Pengantar ilmu hukum

Pengantar ilmu hukum, atau yang lazim disingkat PIH. PIH merupakan pengantar untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya

Kisah Pekerja Migran Indonesia Menjejak di Tanah Harapan Hongkong

Banyak anggapan bahwa bekerja di luar negeri adalah sesuatu yang menarik. Mulai dari gaji besar, melihat tempat-tempat di belahan dunia lain, jalan-jalan, belajar bahasa dan budaya di negara lain, mempunyai kesempatan mendapatkan pengalaman lebih besar dan segala daya tarik lain. Semua itu memang ada. Namun, di balik itu semua, juga terdapat kisah-kisah pilu dan dramatis. Baik itu yang ter…

Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Bunga rampai "Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19" ini menelisik dampak pandemi Covid-19 menelisik dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja makroekonomi nasional, upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah. Didiskusikan juga keterpurukan maskapai penerbangan nasional dan daya saing daerah di …

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Ideologi dan Kurikulum

Edisi

Ed. 4

ISBN/ISSN

978-623-6063-02-6

Deskripsi Fisik

400 hlm ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

378 SAR i

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Legislasi DPR: tinjauan undang-undang dan rancangan undang-undang dalam persp…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052759

Deskripsi Fisik

ix,192 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 LEG

Tenaga kerja asing : analisis politik hukum

Buku berjudul Tenaga Kerja Asing : analisis aolitik hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyarat…

Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik

Buku dengan judul "Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik" terbit pada saat yang tepat dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung visi dan misi pemerintah khususnya dibidang kesehatan. Buku ini terbit sebagai hasil kajian dan penelitian mengenai jaminan kesehatan nasional oleh para penulisnya di tahun 2015 yang turut diperkaya dengan diskusi langsu…

Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi

Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…

Handbook On Gender In Parliamentary

Indonesia has a strong commitment towards gender mainstreaming, as committed in the Human Development Goals and Beijing Declaration. It enables the Indonesian Parliament to have more women representatives in the various House bodies. This book illustrates the meaning of a gender perspectives and the reason why it is important. Futhermore, the book also explains the importance of having a gender…

Upaya penguatan kelembagaan komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Pengembangan industri tekstil nasional: kebijakan inovasi dan pengelolaan men…

Lima aspek penting pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dibahas dalam buku ini, yang mencakup kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sistem inovasi, pengelolaan pengembangan, akses pembiayaan dan revitalisasi industri tekstil nasional. Kelima aspek tersebit memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik untuk menjawab tema utama buku ini, yaitu perumusan kebijakan pengemb…

Kebijakan ekonomi maritim Indonesia: Pembangunan tol laut sebagai basis pertu…

Buku dengan judul “Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan” terbit pada saat yang te[at. Permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini adalah ketimpangan pembangunan khususnya pembangunan antarwilayah, di samping ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan kelas pendapatan. Tema utama yang diusung dalam buku ini adalah memban…

Efektivitas dan akuntabilitas dana perimbangan dan peranannya terhadap pemban…

Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…

Tindak pidana pornografi

Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksplotasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Dalam Undang-undang pornografi ada terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih lengkap daripada di dalam KUHP, lebih…

Humas Pemerintah

Di era keterbukaan informasi ini, sudah saatnya peran humas pemerintah dioptimalkan. Humas harus berperan sebagai juru bicara yang efektif bagi pemerintah dan dimanfaatkan untuk membagun opini di tengah masyarakat tentang pemerintah dan penyelenggara pemerintahan dan humas harus mampu membentuk dan mengarahkan opini pblik kepada citra positif pemerintah

Kesiapan industri agro sebagai industri andalan indonesia dalam menghadapi pe…

Buku ini memaparkan permasalahan menjadi 3 bagian, yakni pertama menyoroti industri agro dilohat dari pendekatan komoditi primernya, kedua membahas studi kasus perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di era perdagangan bebas, khususnya era MEA 2015, dan ketiga difokuskan bahasan untuk masalah daya saing agro. Seiring dengan terus menurunnya nilai ekspor pertanian primer Indonesia, maka perlu …