Organisasi masyarakat pada dasarnya adalah organisasi yang berbasiskan anggota yang didasarkan atas semangat kesukarelawanan untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1985. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 juga mengatur tentang pembekuan dan pembubaran suatu organisasi yang diduga melakukan penghinaan terhadap a…
Proyek perubahan format penyusunan pointers bahan rapat Pimpinan DPR RI bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan format penyusunan pointers bahan rapat Pimpinan DPR RI beserta pedoman pengisian sesuai kebutuhan. Sehingga terbakukannya mekanisme pelaksanaan rapat persiapan sebelum Rapat Pimpinan DPR RI (pra Rapim) dan tindak lanjut keputusan R…
Buku panduan mengenai Kode Etik Anggota DPR RI ini ditulis untuk menjelaskan apa itu Kode Etik, dan mengapa hal ini penting diketahui dalam pelaksanaan kegiatan di DPR RI, seperti perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh para Anggota DPR RI. Kode Etik juga akan menjelaskan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai institusi yang menj…
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…