Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
Demi keadilan. Kata-kata yang begitu sarat dengan nilai hakiki dan makna. Sayangnya kini makin memudar maknanya seiring turut memudarnya nilai-nilai hakiki. Buku ini merupakan sumbangan dari para penulis yang nama-nama tertera dalam setiap artikel. Sumbangan tulisan ini diberikan dalam rangka apresiasi 6 dasawarsa Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Tulisan dalam buku ini meliputi beberapa, bagia…
Buku ini mengajak kita untuk memahami pelbagai persoalan politik, ekonomi, sains, sejarah, hingga peradaban dengan cakrawala yang lebih luas. Ditulis secara populer, penulis bukan saja menyajikan argumentasi dan gagasan yang segar, melainkan juga sebuah renungan: benarkah selama ini kita telah coba mencari solusi atas pelbagai persoalan hidup dengan nalar yang jernih?
Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
Seminar nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sustematis serta lingkupnya y…
Pemasar atau marketer di ranah pemasaran syariah perlu meramu berbagai strategi dan taktik pemasaran yang berdaya guna secara rasional dan syar’i. Pemahaman tentang dinamika pemasaran yang selalu berubah dan marketer andal yang memahami baik pelanggan maupun pesaingnya adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis pada umumnya, dan bisnis syariah pada khususnya. Buku ini memberikan pedoman teoretis…
Buku ini merupakan hasil diskursus para alumni Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap hukum positif yang ada pada saat ini. Suatu diskursus yang bertujuan menangkap pola hubungan yang cocok dalam berbagai bidang pembangunan guna menunjukkan komitmen para ahli hukum lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berorientasi kepada te…
Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan,penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka ac…
Buku ini merupakan penjabarang praktis dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berisi materi pembahasan yang kental terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia. Informasi dan pembahasan terkini terkait jaminan pengadaan barang/jasa,pengadaan langsung, pernik k…
Buku ini mencoba mengungkap mengenai Papua berdasarkan pengalaman empiris di bidang kebijakan publik dan pemeriksaan. Mengkaji permasalahan Papua dari aspek politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan, serta tata kelola keuangan atas dana pemerintah yang ada di Papua.
Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…
Telaah tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam buku ini fokusnya berdasar sejarah dan perkembangannya. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan lembaga perwakilan, memberikan cakrawala lebih luas dan komprehensif kepada pembaca tentang lembaga perwakilan pada umumnya dan DPR pada khususnya. Hal tersebut secara praktis juga berarti menerapkan pendekatan historical interpretation (interpretasi s…
Sajian buku ini sejatinya merupakan sebuah refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi menghadapi pemberitaan pers (dalam hal ini) Bali Post.Keinginan untuk menyelesaikan kekusutan berdasarkan prinsip kekeluargaan ternyata tidak berhasil. Pada Akhrnya jalur hukum perdata pun ditempuh. Terasa pahit, ketika Made Mangk…
Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam 1 buku terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 dan UUPA;2) Politik hukum Pembaruan Agraria terkait pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian;3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelo…
Buku ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang berbagai aspek otonomi daerah terutama transparansi keuangannya setelah reformasi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi semakin penting karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi campuran, yaitu negara bukan saja memprodusir jasa-jasa publik, seperti pertahanan dan keamanan. Melalui BUMN dan BUMD, negara dalam …