Pemilihan Gubernur secara Demokratis = gagasan dipilihnya kembali Gubernur ol…

buku ini merupakan laporan penelitian individu mengenai pemilihan gubernur secara demokratis = gagasan dipilihnya kembali Gubernur oleh DPRD : studi di Provinsi Bengkulu

Posisi Birokrasi dalam Persaingan Politik Pemilukada

Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…

Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi Covid-19

Buku ini ditulis oleh beberapa peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI ini, "Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi Covid-19" adalah penting untuk dibaca dan menjadi masukan bagi setiap pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini menjadi kuat alasannya, karena pemilu dan pilkada sebenarnya sudah menjadi agenda yang bisa menyatu satu sama la…

Politik hukum pilkada serentak

Pilkada serentak melambungkan harapan sekaligus kecemasan. Harapan akan tuntasnya berbagai masalah yang selama ini mengganjal dalam pembangunan daerah, mulai dari persoalan regenerasi kepemimpinan lokal, pemerataan sumber daya, politik dinasti, dan revitalisasi otonomi daerah. Namun, terbersit pula kecemasan akan ketakmampuannya menjamin hasil yang akan memuaskan semua pihak, spekulasi masalah …

Kepemimpinan kepala daerah: pasca pilkada langsung dan era otonomi daerah

Kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung secara demokrasi dapat memilih seorang pemimpin yang diharapkan.

Gubernur : kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peraturan in laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dar…

Kependudukan dan Fungsi Kepala Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

276 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRA k

Kepemimpinan Kepala Daerah

Buku ini menjadi referensi wajib bagi mahasiswa hukum, gubernur, bupati maupun kepala daerah lainnya, karena dalam buku ini berisi tentang dasar pemikiran dan analisis seputar problematika kepala daerah, eksistensi, peran, tugas dan fungsi serta persyaratan teknis dan administrasi selain itu pula terdapat konsep dan pola kegiatan kepala daerah.

Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid 19: Peluang dan tantangan penye…

Perkembangan politik Indonesia di era reformasi ini memasuki babak baru. Bukan karena dampak dari tingginya suhu politik setelah Pemilu 2019 saja, tetapi Pandemi Covid-19 yang berdampak global turut merubah nuansa politik tanah air. Bahkan, berpotensi menjadi ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 du 270 daerah seluruh Indonesia. Buku ini menyajikan analisis yan…

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung: Kasus Indonesia dan studi perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97138-42

Deskripsi Fisik

viii, 228 hal. : il. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 KAR p

Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah…

buku ini menyajikan rangkuman dari berbagai temuan empiris hasil kajian pemilukada dua tahun sebelumnya (berdasarkan kajian tahun 2014) dengan titik tekan pada proses dan hasil. Jadi perumusan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pemilukada yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada berbagai temuan empiris di lapangan dan tidak saja atas dasar kajian teoritik yang belum tentu dapat.

Hukum sengketa pemilukada di Indonesia: gagasan perluasan kewenangan konstitu…

Tema dasar dalam buku ini tentang kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah. Pada bagian pertama buku ini menguraikan problematika yuridis,hstoris, filosofis dan politis terkait dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah. Bagia kedua adalah menguji keabsahan su…

Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang

Pemilukada tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebur. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pemilukada di tiap-tiap daerah. Buku ini terdiri dari 4 Bab yang membahas diantaranya regulasi dan dinamika pemilukada;implikasi pemilukada;dan konsep pemilukada mendatang.

Jurnal Ilmu Politik Edisi 21, 2010

Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…

Jurnal Politika Vol. 1, No. 1 Mei 2005

Jurnal Politika Vol. 1 No. 1 Mei 2005 berjudul Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi ini berisi 7 artikel jurnal dengan judul: -Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia -Pilkada Langsung: Catatan Kritis atas Beberapa Isu Krusial dalam UU No. 32/2004 -Sistem Pilkada Langsung: Beberapa Problem, Implikasi Politik dan Solusinya -Antisipasi Masalah-M…

Kepala daearah pilihan rakyat

Buku ini menyajikan informasi tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,…

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain hal persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, dan sampai dengan penetapan calon terpilih, serta pengesahan pengangkatan, dan pelantikan.

Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rapat kerja para Gubernur/K…

Pidato ini menghimbau kepada Gubernur/Kepala Daerah Seperti pada waktu-waktu yang lalu, maka kali ini diadakan rapat kerja para Gubernur, karena ada masalah atau peristiwa nasional yang penting yang kita hadapi bersama.Memang demikianlah seharusnya; sebab, Gubernur — demikian juga Bupati dan Walikota — adalah administrator pembangunan dan administrator masyarakat. Bahkan telah saya tegaskan…

Analisis Yuridis Pengaturan tentang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Melalui P…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indon…

Posisi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini, posisi wakil kepala daerah seolah terlihat "sejajar" dengan posisi kepala daerah karena keduanya dipilih secara langsung dalam pemilukada. Namun demikian dalam prakteknya ketika sudah menduduki jabatan di pemerintahan daerah, keduanya sering "pecah kongsi" dan muncul situasi disharmoni yang berakibat pada efektivitas penyelenggara…