Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum…

KUHP 2023 secara tegas menetapkan Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang ini sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan dalam KUHP ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh untuk meminimalisir ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan dalam KUHP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pa…

Kompensasi tanah abrasi: status hukum, implikasi, dan reformulasi pengaturan …

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…

Konsepsi Ideal Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, pengaturan perjanjian pranikah merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai sumber hukum selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015. Beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian pranikah juga seringkali mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata yang merupakan warisan negara sekuler Be…

Ratio Legis Pengaturan Badan Peradilan Khusus Pilkada

Buku ini menyajikan penelaahan mendalam terkait politik hukum pilkada. Di dalamnya akan diuraikan secara kritis dasar hukum penyelenggaraan pemilihan tersebut beserta celah-celah kekurangannya. Tak hanya itu, sebagai pintu masuk, akan diuraikan pula pembahasan seputar proses demokratisasi pasca Reformasi, diskursus negara hukum demokratis, konsep kekuasaan kehakiman, dasar pembentukan pengadila…

Tindakan Melanggar Hukum Oleh Badan Pejabat Pemerintahan Negara

Dalam arti luas, pemerintah merujuk kepada individual atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengendalikan, mengatur atau memimpin suatu organisasi negara. Makna pemerintah ini tidak terbatas pada konteks politik saja, tetapi juga dapat merujuk pada berbagai bidang kehidupan lainnya. Perbuatan melanggar hukum oleh badan pejabat perintah merupakan tindakan yang dilakukan ole…

Diskresi di negara konstitusional

Buku Diskresi di Negara Konstitusional Perkembangan masyarakat di tengah arus globalisasi menuntut perubahan yang begitu cepat, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berubah sesuai dengan tuntutan zaman menuntut profesionalisme dan integritas dari pejabat pemerintahan sebagai lembaga pelayanan publik. Artinya, pejabat pemerintah dapat bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbai…

Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan

Buku ini sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai acuan/referensi utama bagi para mahasiswa fakultas hukum

pengantar hukum wasiat elektronik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021311950

Deskripsi Fisik

viii, 154, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SAL p

Argumentasi Hukum & Terminologi Hukum

penulis ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari buku buku yang telah beredar sebelumnya, dimana dalam kesempatan ini, penulis menggabungkan sebuah konsep argumentasi hukum dengan terminologi hukum yang simple dan praktis

Antologi untaian mutiara hukum lintas praktik dan sektor

Hukum adalah panduan, pedoman, dan batasan agar terwujud nilai keadilan, keteraturan, kejujuran, serta ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan serta pemikiran dari 24 penulis hebat alumni FJUI angkatan 1991 berdasarkan pengalaman selama sekitar dua puluh lima tahun setelah lulus dari FHUI merupakan kontribusi nyata dan solusi bagi banyak permasalahan bangsa. Tulisan unta…

Serba-serbi beracara di pengadilan niaga : hukum acara PKPU, kepailitan, seng…

Hukum Acara Pengadilan Niaga merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perkara perdata yang memiliki kekhususan yaitu mengadili perkara perkara yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau permohonan di bidang perniagaan seperti Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sengketa hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Merek d…

Memperkuat kedaulatan Indonesia di laut menuju poros maritim dunia

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan, selain pertambahan luas wilayah, Indonesia dapat menempatkan kedaulatannya dalam tiga dimensi di Perairan kepulauan, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya, perairannya dan ruang udara di atasnya. Namun demikian, untuk memenuhi hak-hak internasional di perairan kepulauan, Indonesia juga wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kep…

Logika dan penalaran hukum: sketsa dan praxis

Mata kuliah logika bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan bagaimana menerapkan aturan berfikir lurus. Mahasiswa harus memahami dan menerapkan (trampil) dalam menggunakan metode dan hukum berfikir sehingga dapat membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Buku ini terdiri dari 7 bab yaitu (1) Pengertian, Objek dan Manfaat Logika; (2) Dimensi Rasionalitas Hukum; (3) Bahasa Sebagai…

Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan

Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…

Argumentasi hukum (legal argumentation/legal reasoning)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-420-593-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 HAD a

Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum

Buku Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum mengkaji hubungan dinamis antara kekuasaan politik, keberadaan negara, serta peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan sebagai instrumen utama dalam mengatur masyarakat tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai wadah dan hukum sebagai norma pengendali. Melalui pendekatan teoritis dan analisis kritis, penulis menguraikan bagaimana …

Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia

Buku Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia menghadirkan refleksi komprehensif mengenai perjalanan pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia sepanjang satu abad. Disunting oleh Sulistyowati Irianto dan Topo Santoso, karya ini mengulas bagaimana filsafat, teori, serta praktik hukum berkembang dalam dinamika sosial, politik, dan kelembagaan hukum di Indonesia. Den…

Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis

Sosilogi hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normati, akan tetapi dikaikan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat untuk mempertahankkan nilai.

Hukum akuisisi

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-623-01-0807-5

Deskripsi Fisik

303 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.065 UNT h

Kapita selekta undang - undang notaris online jarah jauh (remote online notar…

Buku ini menyajikan himpunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian yang berkaitan dengan notaris online jarak jauh atau remote online notary. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 negara bagian, dan ada 45 negara bagian yang telah menetapkan undang-undang tentang remote online notary atau undang-undang notaris onlin…