Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Ci…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048.2 DAM h

Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan

Het Verzekeringsbedrijf Grondbeginselen en Gebruiken, Zoomede: De Werkkring e…

"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…

Pesisir dan Laut untuk Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.55 SAT p

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT, kehutanan - lingku…

Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden

Kredit Sindikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3388-02-1

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm. : il. ; 24.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi administrasi publik

Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Hukum sumber daya alam Indonesia : dari era kolonial sampai otonomi daerah

Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…

Komentar undang - undang Hak Cipta

Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.

Penerapan hukum dan strategi pemberantasan korupsi : studi kasus BLBI

Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan pembangunan bangsa dan merusak sendi-sendi politik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, telah banyak muncul gagasan strategi pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya di berbagai aspek, termasuk dari perspektif aparat penegak hukum. Buku ini merupakan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak d…

Vijf-en-Twintig Jaren Sociale Verzekering

"Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai 25 tahun asuransi sosial. Pada kata pengantar, penulis menjabarkan sejarah singkat mengenai asuransi sosial. Tahun 1903 tanggal 1 Februari, Undang-Undang Kecelakaan 1901 berlaku secara penuh dan dengan itu juga asuransi sosial di Belanda diperkenalkan dan dengan itu pula Bank Asuransi Nasional yang sebelumnya hanya melakukan persiapan dapat menjal…

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.

De Ned.-Indischë Belastingordonnaties

Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…

Asas-asas Hukum Perburuhan

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Buku ini berisi tentang pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya dibahas mengenai pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Merek, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip ikhtikad baik; perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya perjanjian TRIP's; beberapa kasus dan pelanggaran merk dan…

Djaminan Pemerintah kepada Pegawai Negeri

Buku ini memuat serangkaian peraturan kepegawaian terkait hak dan kewajibannya yang saling timbal-balik.

Perdjandjian dwikewarganegaraan R.I.-R.R.T. dan pelaksanaannja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

306 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 LIE

Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun…

Buku Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun 1999 ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara dalam hal Kepabeanan berdasarkan surat-surat keputusan.

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…