Bagaimana sejarah? Siapa tokoh dan dalang di baliknya? Bagaimana ideologi? Darimana mereka mendapatkan dana? Bagaimana pola rekrutmen? Serta bagaimana cara melawannya? Walau kita telah mengutuknya, mungkin ISIS-isme ada di sekitar kita dan kita tak menyadarinya. Buku ini mengupas tuntas biografi organisasi teroris paling mengerikan abad ini. ISIS.
Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.
Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.
Hak uji materiil atau yang dikenal dengan istilah judicial review merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antarorgan pelaksana kekuasaan negara. Bertitik tolak pada pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 j…
Pada bab awal, buku ini menyajikan konsepsi dan konteks kebijakan publik khususnya yang menyangkut isu-isu sosial dan kebijakan sosial. Tema-tema yang berkaitan dengan konsepsi pembangunan sosial dan kebijakan sosial memberi landasan kontekstual untuk memahami analisis kebijakan sosial. Bab 6 sampai Bab 10, memfokuskan lebih spesifik pada bagaimana melakukan analisis kebijakan sosial, membuat n…
Buku ini mencoba mengajak pembaca dalam menemukan dan memahami hukum secara mendasar dan komprehensif. Buku ini akan menuntun pembaca untuk memahami hukum tidak sekadar pada produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami hukum dalam pikiran masyarakat, asal muasal hukum, tujuan hukum dan perkembangan aliran-aliran yang terdapat dalam hukum.
Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibenyuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi dewan pers adalah a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik j…
Buku ini tidak hanya berisi Ejaan Bahasa Indonesia, tetapi juga berisi analisis kesalahan berbahasa beserta kesalahan yang biasa terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di dalam buku ini juga terdapat informasi tambahan tentang penyuntingan naskah. Buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan atau rujukan untuk belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Buku ini menguraikan dengan komprehensif riwayat rahasia dagang dari masa ke masa dan dari negara ke negara maju dan negara-negara dunia ketiga berkenan dengan hak atas kekayaan intelektual di mana salah satunya adalah mengenai rahasia dagang.Bahwa UU Rahasia Dagang nantinya akan mendapat sambutan hangat dari masyarakat industri karena mereka telah mengakui eksistensi Rahasia Dagang tersebut. N…
Buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan berbeda pula.
Dalam substansi buku hukum pidana ini sudah mengandung sistemtika perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan dari bab 1 - bab xiv, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dan asas nullum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale. Terhadap kedua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kele…
Buku berisi ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016. Laporan kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015-2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tema yang …