Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002 dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Buku ini memberikan wawasan pada pembaca bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan HAM terhadap setiap warga negara Indonesia.
Konstitusi keadilan sosial tidak boleh dijadikan pajangan atau sekadar rujukan dalam pidato-pidato politik atau rumusan teks hukum yang tidak mewujud dalam kenyataan. Konstitusi keadilan sosial hendaklah dijadikan rujukan yang nyata dalam teori dan praktik. Maka, sejak masa reformasi, bangsa Indonesia telah membentuk mahkamah dan membangun mekanisme pengujian konstitusional atas pelbagai kebija…
Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…
Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…
Karya akademis ini disusun oleh penulis yang terlibat langsung di dalam perjalanan Mahkaman Konstitusi Indonesia dan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), sehingga memiliki prespektif tajam terhadap substansi pembahasannya. Buku ini wajib dijadikan sebagai bku pedoman tidak saja oleh para praktisi dan pemerhati hukum, namun juga bagi para dosen dan mahas…
Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak A…
Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…
Buku ini adalah Prosiding Volksraad tentang revisi konstitusi tahun 1922 tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan bagian-bagian wilayah. Terdapat beberapa bagian sebenarnya, dan ini adalah bagian pertama. Pada tahun 1930, Dewan Royal Institute for Linguistics, Land and Ethnology Hindia Belanda mendekati Menteri Koloni dengan permintaan kerjasama dengan penerbitan dokumen resmi, yang pada reali…
"Buku ini berisi tentang tinjauan struktur politik, konstitusi Belanda, dan wilayah lautnya setelah perang. Menurut banyak pihak, konstitusi Belanda sudah tidak memenuhi tuntutan zaman. Ini tidak hanya berarti konstitusi tanah air, tetapi juga seluruh kerajaan Belanda yaitu kerajaan di Eropa dan wilayah seberang laut. Banyak orang Belanda berpendapat bahwa sistem kenegaraan telah gagal secara s…
"Buku ini membahas tentang hubungan dan perbedaan antara hukum konstitusi negara dan kolonial. Selain perbedaan utama dalam konten, hak negara atas tanah air Hindia Belanda, Suriname dan Curaçao menampilkan ciri-ciri umum dan berisi aturan umum. Beberapa pertimbangan yang ditujukan untuk fenomena konvergensi dan divergensi ini mungkin dapat berfungsi untuk memperjelas pandangan tentang bentuk …
Asal usul konstitusi kerajaan Belanda yang dirangkum dengan menampilkan korespondensi antar pejabat dan catatan-catatan pertemuan para pejabat negara Belanda dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Buku ini disusun oleh Colenbrander sebagai koleksi dari sumber-sumber konkrit atas pembangunan konstitusi Belanda. Sumber-sumber tersebut mencakup ide penyatu…
Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…
Buku ini berisi tentang perbandingan Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Pada pendahuluan buku ini dijelaskan bahwa banyk orang yang kesulitan untuk mempelajari Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda karena penamaan dan urutan pasal yang berubah setelah diame…
Buku ini berisikan empat bagian besar yaitu Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda (ketentuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926), Ketentuan Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda yang belum berlaku, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten. Undang-Undang tentang Konstitusi Hindia Belanda terdiri dari dua belas bagian. Ketentuan Undang-Undang tentang Kons…
Buku ini berisi tentang Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda dan dikerjakan oleh Dr. Mr. I. A. Nederburgh. Terdapat pasal-pasal Hukum Konstitusi Negara Hindia Belanda yang terdiri dari dua belas bagian dan satu ketentuan akhir. Kemudian, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari sebelas bagian dan satu ketent…
"Buku ini merupakan laporan Komite Pengkajian Konstitusi Negara Hindia-Belanda yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah tanggal 17 Desember 1918 No.1. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah pembahasan menyeluruh tentang keadaan politik di Hindia Belanda, seperti kebutuhan untuk pembentukan sebuah konstitusi, pemerintahan, hukum mengenai perbedaan ras antara pribumi dan Orang Belanda y…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.
"Buku ini merupakan catatan sejarah dari operasi pemerintah nasional di bawah konstitusi Amerika Serikat, dan didasarkan pada pandangan yang benar bahwa ""keputusan yudisial saja memberikan dasar yang tidak memadai untuk memahami perkembangan konstitusional"". Ini berkaitan dengan secara substansial semua keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menafsirkan konstitusi, dan membahas juga ma…
"Buku ini berbicara tentang penjelasan singkat tentang kerja Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mengesahkan konstitusionalitas undang-undang. Lembaga judicial review legislasi tampaknya sudah lama memiliki pemahaman untuk memahami jalannya sejarah Amerika atau karakter kehidupan politik Amerika. Ini adalah ciri sejarah Amerika yang lebih khas daripada, misalnya pergerakan perbatasan, atau imi…