Filosofi Justice Collaborator

: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huku…

Hukum acara pidana: normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Buku ini menghadirkan tema-tema penting terkait dengan perumusan (formulasi), penerapan (aplikasi), pelaksanaan (eksekusi), dan penegakan hukum pidana. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi para pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik di bidang hukum.

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…

Hukum Acara Pidana Indonesia

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.

Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Buku ini memuat aneka objek dasar dalam materi ilmu hukum, yang sering dalam segala bidang kehidupan. karena itu, maka masalah-msalah hukum sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa sebagai dasar pengetahuan mereka baik teori maupun dalam praktik. Di samping itu pula, tak lupa kami kemukakan pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para sarjana/ahli hukum baik yang erasal dari luar Ind…

Hukum Acara Peradilan Pajak

Buku ini merupakan buku pertama yang membahas tentang hukum acara peradilan pajak dalam kerangka menunjang pengembangan hukum pajak ke depan. Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesamping…

Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum di Bidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-03-7999-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 FRE h

Pokok-pokok Hukum Acara Perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-890-9

Deskripsi Fisik

ix, 248 hal.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 MAK p

Hukum acara perdata

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-428-479-3

Deskripsi Fisik

xiii, 253 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 NAS h

Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-212-3

Deskripsi Fisik

viii, 502 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SET a

Perbandingan HIR dengan RBG

Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Komentar HIR

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-097-7

Deskripsi Fisik

xxiii, 282 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.0263 Kom - 347.0263 TRE k

Yurisprudensi hukum acara dalam putusan mahkamah konstitusi

Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…

Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3421-72-X

Deskripsi Fisik

x, 914 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 HAR h

Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

121 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 SOE