Hukum acara pidana

Buku ini merupakan satu kompilasi ketentuan-ketentuan KUHAP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang relevan (TR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Perubaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 267 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 PER

Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Inter…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-428-635-4

Deskripsi Fisik

xxv, 1345 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 HUK

Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

210 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SYA b

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huku…

KUHP dan KUHAP: Dilingkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.

Hukum acara pidana: dari penyelidikan hingga eksekusi putusan

Buku ini merupakan panduan lengkap yang secara menyeluruh menyajikan berbagai aspek hukum acara pidana, baik dalam konteks teoretis maupun praktis, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga eksekusi hukuman, sesuai dengan kerangka hukum acara pidana di Indonesia. Dalam ranah hukum, proses atau hukum acara pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keadilan, melindungi hak asasi …

Penahanan prapersidangan di Indonesia: Pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-626-5

Deskripsi Fisik

xii, 201 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN h

Rancangan Undang-undang Hukum acara Pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

Keterangan Ahli dan Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

121 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 SOE k

Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Hukum Acara Pidana Indonesia

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

Kapita selekta undang - undang notaris online jarah jauh (remote online notar…

Buku ini menyajikan himpunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian yang berkaitan dengan notaris online jarak jauh atau remote online notary. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 negara bagian, dan ada 45 negara bagian yang telah menetapkan undang-undang tentang remote online notary atau undang-undang notaris onlin…

Dasar-dasar hukum beracara di pengadilan niaga

DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya diben…

Filosofi Justice Collaborator

: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana

Buku ini menghadirkan tema-tema penting terkait dengan perumusan (formulasi), penerapan (aplikasi), pelaksanaan (eksekusi), dan penegakan hukum pidana. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi para pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik di bidang hukum.

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…