Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Kelompok 2016

Salah satu tugas pokok Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI adalah melakukan dukungan keahlian kepada anggota DPR. Untuk memeroleh data yang diperlukan dalam konteks dukungan keahlian itu, setiap tahun Pusat Penelitian melakukan sejumlah penelitian, baik dalam bentuk penelitian kelompok maupun penelitian individu. Tahun 2016 ini, Pusat Penelitian melakukan 16 (enam belas) penelitian kelompok …

Model pengaturan satu data Indonesia dan pusat data nasional

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan manifestasi upaya pemerintah dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebijakan public dan pelaksanaannya. Data yang dimiliki juga perlu dibagipakaikan oleh seluruh stakeholders sehingga data tersebut bermanfaat. Implementasi atas SDI…

Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Perubahan Iklim Dan Tantangannya

Buku ini mengulas upaya pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari berbagai sektor. Mulai dari sisi penetapan target pengurangan emisi, upaya pengurangan emisinya, pendanaan yang dibutuhkan, kelembagaan, hingga sisi keadilan dan perlunya kerja sama internasional dalam upaya pengurangan emisi GRK. Oleh karena itu, buku ini cukup menarik untuk dibaca bagi para pengambil kebij…

Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…

Hakim : antara pengaturan dan implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Hakim: antara pengaturan dan implementainya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024335786

Deskripsi Fisik

xviii, 212 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.07 HAK

Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi

Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…

Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial dan ekonomi

Penulisan buku lintas bidang berjudul “Penanggulangan Terorisme dalam Perpektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi” ini mengkaji penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif hukum, diantaranya terkait dengan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil sebagaimana yang dihar…

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Kedudukan tanah ulayat dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Tanah …

Indonesia merupakan salah satu egara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia secara konstitusional memberikan pengakuan adanya hukum adat yang berlaku. Bagian dari hukum adat yaitu adanya tanah ulayat. Indonesia memiliki tanah hak yang diakui oleh negara dan tanah adat atau tanah ulayat. Tanah ulayat ini juga diakui keberadaanya dalam UUPA. DPR RI pada saat ini sedang m…

Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum : Membangun HUkum untuk Keadilan dan Kesej…

Edisi

Vol. 1, No. 1, November 2010

ISBN/ISSN

2086-295X

Deskripsi Fisik

vi, 196 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Upaya penguatan perlindungan konsumen di Indonesia terkait dengan klausula baku

Konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak konsumen ini diatur oleh UUPK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa diatur mengenai hak konsumennya. Konsumen perlu dilindungi, hal ini untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya selama ini pelaku usaha tidak memperhatikan hak konsumen. Ba…

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 JUR