Politik hukum pembentukan undang-undang: Analisis terhadap beberapa undang-un…

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Penyadapan dalam hukum di Indonesia: Perspektif IUS Constitutum dan IUS Const…

Buku ini menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan, mulai dari dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Pembahasan masalah penyadapan dilihat dari pengaturan hukum positif di Indonesia dan pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Penyadapan dianggap tidak patut menurut ukuran hak asasi manusia, dikarenakan hak atas perlindungan dir…

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…

Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial dan ekonomi

Penulisan buku lintas bidang berjudul “Penanggulangan Terorisme dalam Perpektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi” ini mengkaji penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif hukum, diantaranya terkait dengan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil sebagaimana yang dihar…

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Buku ini mengkaji tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ditulis oleh tiga peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Meski tema utamanya tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun titik tekan kajian masing-masing penulis berbeda-beda. Tulisan pertama, mengkaji upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kerja sama…

Korupsi dan KPK

Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bagian pertama buku ini memuat 4 tulisan dari perspektif hukum mengenai KPK. Dalam perspektif hukum, analisis berupa politik hukum pemberantasan korupsi: arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokjowi;KPK sebagai trigger mechanism dalam sistem peradilan pidana;Kewenangan penuntutan …

Permasalahan hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Untuk penaganan tindak pidana tersebut, politik hukum pi…

Tinjauan Yuridis terhadap UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan …

Kajian ini berisi tentang Tinjauan Yuridis terhadap UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan hal tentang kejahatan di bidang politik.

Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi …

Meskipun telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia beberapa kasus pelanggaran HAM tidak dapat diproses melalui Pengadilan HAM. Kompetensi Pengadilan HAM menjadi masalah karena Pengadilan HAM hanya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak banyak kasus pelanggaran hak asasi…

Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam den…

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Dengan status itu NAD dapat menerapkan Hukum Islam (Syari'at Islam), sehingga Syariat Islam tidak saja berlaku dan menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada ajaran agama, tetapi sudah diakomodasi dalam sistem hukum positif dalam bentuk qanun. Sampai penelitian ini dilakukan NAD telah mensahkan 6 (enam…

Relevansi Pelaksanaan Syariát Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam den…

NAD merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Dengan status itu NAD dapat menerapkan Hukum Islam (Syariát Islam), sehingga Syariát Islam tidak saja berlaku dan menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada ajaran agama, tetapi sudah diakomodasi dalam sistim hukum positif dalam bentuk qanun.

Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP

Menyoroti langkah pembaruan hukum pidana, terkait rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai keinginan untuk memperluas pelaku perzinaan.