Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Perubaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XIV, 267 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.05 PER

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Pe…

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (1996) merupakan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan memuat ketentuan serta prosedur pengajuan permohonan investasi, baik un…

Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana

Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.

Politik hukum perlindungan saksi & korban

Buku ini membahas secara mendalam arah politik hukum perlindungan saksi dan korban. Berbagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan seputar perlindungan saksi dan korban. Persoalan regulasi hukumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan hukum, kadangkala menimbulkan ketidaksepahaman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindunga…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku II

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku I

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…

Ekonomi kelembagaan: studi kasus sektor transportasi dan sektor ekonomi lainnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786230026461

Deskripsi Fisik

viii, 324 hal. :ill. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

380.5 JAY e

Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan

Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…

Omnibus Law

Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…

Hakim : antara pengaturan dan implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

2 eks.

Adopsi (pengangkatan anak) dalam jurisprudensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8903-65-X

Deskripsi Fisik

233 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

362.734 Mel a

Presiden-presiden Amerika Serikat

Buku ini membahas tentang siapa saja orang yang pernah menjadi presiden di Amerika Serikat

Kebulatan Tekad Rapat Raksasa Ikada : Peristiwa 19 September 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 75 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 KEB

Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

166 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

355.009.598 JAM i

Buku membangun kualitas bangsa

2 eks

Peraturan Sanksi Lingkungan Hidup di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 538 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 304.2 PER