Hakim : antara pengaturan dan implementasinya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Politik komunikasi Harmoko dari rRakyat ke Panggung Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8960-27-0

Deskripsi Fisik

xvi, 316 p. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.819 ALI p

Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru : Bustanil Arifin 70 tahun

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-349-x

Deskripsi Fisik

xx, 569 hal.; 20 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.3 ALI b

Akbar Tandjung dan partai golkar era reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99100-0-5

Deskripsi Fisik

xx, 291 hal.: il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 NOV a

Memilih Presiden RI 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-98365-2-2

Deskripsi Fisik

136 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penyusunan Media Manajemen List Order Desain Grafis di Sub Bagian Program dan…

Pelaksanaan aktualisasi yang berjudul “Penyusunan Media Manajemen List Order Desain Grafis di Sub Bagian Program dan Produksi Televisi”, yang terdiri dari delapan kegiatan berjalan dengan baik selama kurang lebih tiga puluh hari kerja. Output akhir aktualisasi yaitu adanya media manajemen list order desain grafis dalam bentuk google form yang berisi mengenai data order desain grafis TVR Par…

Hakim: antara pengaturan dan implementainya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024335786

Deskripsi Fisik

xviii, 212 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Bisnis dalam Perspektif Ilmu Administrasi

Buku ini menawarkan perspektif ilmu administrasi dalam melihat dinamika bisnis sebagai antithesis pemahaman awam bahwa ilmu administrasi selalu berorientasi pada organisasi publik. Sistematika buku ini disusun menjadi tiga bagian, yaitu pertama perspektif dan dinamika ilmu administrasi, kedua domain ilmu administrasi bisnis, dan ketiga isu-isu kontemporer dalam bisnis. Untuk menyajikan pengetah…

Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi

Buku ini memberikan analisa terhadap permasalahan dalam implementasi UU Desa dari perspektif hukum tata negara dan hukum ekonomi. Perspektif hukum tata negara digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam otonomi desa pascaa-berlaku undang-undang desa; implementasi kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa; pendamping desa; pengaturan hukum dan implementasinya; sedangkan per…

Upaya penguatan kelembagaan komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Di Bawah Bendera asing

Sektor minyak dan gas bumi, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah diliberalisasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. Undang-undang tersebut bukan hanya menisbikan kedaulatan nasional, tetapi juga merelativisasi makna penguasaan negara di sektor-sektor strategis yang selama ini termaktub di dal…

Proses Pembentukan Undang-Undang di India (Suatu Analisis Perbandingan)

Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…

Landasan yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia

Legislasi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sebagai konsekuensi dari penerapan konsep Rechtstaats. Dalam konteks ini, sampai masalah-masalah saat ini masih ditemukan dalam bentuk dan subtansi hukum lama dan baru. Untuk itu, reformasi hukum di Indonesia harus disinkronkan dengan hukum dasar dan enactments lainnya.

Reformasi hukum nasional

Pertanggungjawaban Presiden BJ. Habibie ditolak oleh MPR hasil Pemilu 1999. Terlepas dari penolakan itu, harus diakui bahwa sumbangan yang diberikan oleh pemerintahan transisi di bawah pimpinan Presiden BJ.Habibie tidaklah kecil, keberhasilan lain yang patut dicatat adalah di bidang hukum, bersama DPR RI yang komposisi keanggotaannya masih berdasarkan hasil pemilu 1997, pemerintahan transisi te…