Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…
Buku ini memberikan dalam bentuk yang agak diperluas substansi dari serangkaian kuliah yang disampaikan di Universitas Johns Hopkins pada bulan Maret 1915. Asal usul buku ini menjelaskan karakternya itu sendiri yang mana buku ini adalah esai kritik yang membangun, dan bukan risalah sistematis. Tujuannya adalah untuk menyarankan kemungkinan melengkapi doktrin hukum ketatanegaraan yang telah mapa…
Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.
buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, buku ini juga dilengkapi dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd tahun anggaran 1999-200, uu no 7 tahun 1999 tentang apbn. 1999-2000, dan keppres no 6 tahu 1999 tet…
untuk lebih mempermudah pengurusan, memperoleh tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai negeri sipil, pemerintah melimpahkan wewenang pembayaran pensiun kepada PT TASPEN. mengingat pentingnya bagaimana mengurus dan prosedur pengurusan pembayaran pensiun / hari tua bagi pegaawai negeri sipil dan ABRI.
"Van Es dan Haringman membuat buku manual untuk pelaksanaan hukum wajib militer. Berlakunya Undang-Undang Wajib Militer pada tanggal 1 Maret 1922 membawa penyederhanaan besar dari undang-undang tentang wajib militer. Undang-undang ini menggantikan Hukum Milisi tahun 1912. Untuk alasan tersebut pencapaiannya disambut baik. Perbaikan kedua yang dibawa oleh Undang-Undang Wajib Militer adalah sedik…
buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…
Buku ini memuat kumpulan peraturan Angkatan Laut Pemerintah di Hindia. Dengan Keputusan Kerajaan pada 7 Maret 1929, Lembaran Negara Hindia Tahun 1929 No. 110 (termasuk sebagai lampiran I pada bab ini) menetapkan bahwa pada saat perang atau bahaya perang dan dalam keadaan luar biasa lainnya, atas kebijaksanaan Gubernur Jenderal, Angkatan Laut Pemerintah diperuntukkan untuk melaksanakan dinas mil…
untuk melengkapi paket perbajakan yang diterbitkan awal januari 1992 yang berlaku secara menyeluruh bagi pihak wajib pajak. penerbit menghimpun beragam peraturan tentang penatausahaan pembayaran, dan setoran pajak baik perorangan maupun badan. seri perpajakan yang di himpun selama satu kuartal ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi mengenai pajak penghasilan tahun 1992.
buku ini diharapkan selain sebagai pedoman bagi para wajib pajak dan dunia usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. juga sangat membantu para pejabat bersangkutan dalam menangani masalah PPN baik yang ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. karena hingga saat ini masyarakat wajib pajak terutama kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor maupu impor, sering terbentur dengan mas…
Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktifitas dan efisiensi seluruh ekonomi perlu ditingkatkan lagi. sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. persero dimana negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya, sebagai salah satu bentuk usaha negara sebagaimana …
peraturan menteri dalam buku ini merupakan kumpulan dari peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan perpajakan yang dimaksud dihimpun terdiri dari peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak yang di himpun dari…
Untuk merangsang dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian, penerbit mencoba menghimpun dan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah tingkat II, sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, buku ini yang berjudul "perangkat pendukung otonomi daerah" merupakan pelengkap dari penerbitan terdahulu yang …
"Edisi kesepuluh dari buku Undang-undang dengan julukan ""Rode Grondwet"" atau dalam bahasa Indonesia ""Konstitusi merah"" ini memasukkan perubahan yang dibuat pada hukum negara tertinggi Belanda pada tahun 1946 dan 1948. Fondasi sistem negara, yang tidak tersentuh sejak 1849, dibahas dalam buku konstitusi ini. Bab 14 baru Konstitusi tentang pembentukan masa depan tatanan hukum baru untuk wilay…
Buku De Belgische Grondwet ini adalah buku yang berisikan rangkaian lengkap Undang-undang yang ebrlaku di Belgia pada masa itu. buku cetakan ke-8 (delapan) ini selayaknya buku undang-ungang pada umumnya terdiri atas Bab, Pasal, dan Ayat yang mengatur hal-hal krusial di Belgia. Buku ini juga dilengkapi dengan indeks di beberapa halaman akhir buku untuk mempermudah pembaca menemukan apa yang dica…
KATA PENGANTAR PENULIS UNTUK EDISI PERTAMA Untuk kepentingan kursus asuransi yang diberikan di Institute ""Schoevers"", perlu disusun manual bagi siswa, karena pekerjaan yang ada di bidang ini menangani materi di satu sisi terlalu ketat secara hukum, di sisi lain terlalu terbatas. Pada bagian pertama ini penulis hanya membahas tentang Asas-Asas Umum, sedangkan pada bagian-bagian berikut pener…
Buku ini berisi tentang permasalahan Undang-Undang Kecelakaan sesuai dengan ketentuan internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan dan pemahaman mengenai undang-undang kecelakaan masih belum memadai. Fakta ini dapat dimaklumi apabila seseorang menganggap masalah ini bukan merupakan kekhawatiran utama untuk semua masyarakat di dunia. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah masuk akal…
sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …
dalam penjelasan pasal dalam undang undang ini. antara lain, dikemukan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Proinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang akan dit…
untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…