Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Kearsipan Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-241-5

Deskripsi Fisik

x, 319 p ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.092 Wid h

Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum

Buku ini menjelaskan mengenai undang-undang no.13 yaitu tentang outsourcing dimana tenaga kerja dijadikan sebagai ajang kompetitif dan menjadikan suatu yang sangat fleksibel dan efisien dalam dunia kerja. Buku tersebut menjelaskan lebih dalam hukum outsourcing dalam pasal-pasal yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai kebijakan dalam outsourcing tersebut.

Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

978-979-007-589-4

Deskripsi Fisik

viii, 390 halaman; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

368.026 IND u

Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Ci…

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Deskripsi Fisik

xii, 410 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0482 DAM h

Kitab Undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah

Meluasnya kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakaan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Buku ini berisi peraturan perbankan secara umum da…

Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual HaKi Dilengkapi Dengan Penj…

Buku ini berisi tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dimana kita bisa mengenali batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab Undang-Undang HAKI seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan.

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan Jilid 11

jilid 11, 12, dan 13

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019

Hukum perwakafan di Indonesia

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…

Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Buku ini memberikan gambaran bagaimana implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yang disajikan berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan menjadi suatu ajakan dan dorongan bagi para politisi, akademisi, praktisi, maupun birokrat untuk memikirkan bagaimana menata sistem hukum nasional, kemana pembangunan hu…

Rancangan Undang-undang Hukum acara Pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 RAN

Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi

Perlindungan rahasia dagang di bidang farmasi merupakan aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan sekaligus mendukung inovasi obat-obatan. Rahasia dagang meliputi formula, proses produksi, data uji klinis, hingga strategi pemasaran yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rah…

Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia

Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengkamuflase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun di urutan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat pentin…

kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Siste…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai salah satu kegiatan program Quick Wins untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untu…

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Negara Indonesia sudah mengakui dalam konstitusi bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang mengakui hak setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Begitu juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerja…

Urgensi perubahan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

Transformasi digital telah menghadirkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesbilitas pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan public menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan public tersebut harus melewati berbagai tantangan terutama dalam hal regulasi kebijakan yang belum mengikuti perkembangan zaman. Buku ini berusaha men…

Arah Pengaturan Ujaran Kebencian Dan Materi Bermuatan Sara Pada Perubahan Ked…

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau menghasut kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Di Indonesia, ujaran kebencian sering kali terkait erat dengan isu-isu SARA. Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengaturan ujaran kebencian dan materi bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolo…