: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…
Purwadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan ada (Sembilan macam arti hukum, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan; hukum sebagai disiplin; hukum sebagai kaidah; hukum sebagai tata hukum; hukum sebagai petugas; hukum sebagai keputusan penguasa; hukum sebagai proses pemerintahan; hukum sebagai tindak atau perilaku; dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Kepolisian sebagai badan pemerinta…
Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.
Buku ini terdiri atas delapan bab, dengan rincian pendahuluan, pembahasan mengenai ilmu hukum, ilmu hukum dogmatik, teori hukum, filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan diakhir dengan pembahasan tentang prinsip, norma, dan aturan. Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana, baik program magister maupun doktor. Mahasiswa strata satu pun dianjurkan untuk memb…
Buku ini memaparkan tentang pandangan politik hukum dan perkembangan politik hukum saat ini.
Mengingat pentingnya penelitian dalam pengembangan sebuah ilmu, maka ilmuwan hukum, khususnya para mahasiswa hukum harus menguasai metode penelitian hukum yang bersandar pada aspek filosofis, baik pada tataran tradisi maupun paradigma, serta teori dalam hukum seiring dengan perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan objek kajiannya, yakni hukum it…
Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…
Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Buku ini membahas masalah kepalangmerahan dari aspek hukum dan sosial. Pembahasan dimulai dari implementasi konvensi Jenewa tahun 1949 terhadap kebijakan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang. Dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan Palang Merah Indonesia dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan korban bencana ditinjau dari perspektif hukum. Aspek sosial bantuan kepalangmerahan ditinj…
Buku ini berisikan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang memberi aturan serta batasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata lintas negara;bagaimana memperlakukan tawanan perang,kaidah-kaidah untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan,objek mana saja yang boleh dijadikan sasaran tempur,aksi diplomasi dalam konflik bersenjata dan perlindungannya,mekanisme penyelesaian konflik,…
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…
Buku ini menjelaskan tentang bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya tidak hanya berdasarkan aturan hukum saja, tetapi juga etika yang terkandung di dalamnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, atau masyarakat umum mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan agar mereka yang berhub…
Community policing adalah strategi pemolisian yang menitikberatkan pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Kehadiran community policing sebagai alternatif gaya kepolisian yang merupakan pilihan strategi yang dilakukan anggota Polri, baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Community policing menjalin kerja sama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan kete…
Di balik manfaat besar yang diberikan oleh teknologi internet saat ini, tersisip masalah besar yang sesungguhnya membayangi setiap penggunanya. kebocornya data Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Indonesia, data nasabah Bank, konsumen market place hingga kebocoran data yang menimpa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menjadi contoh rentannya keamanan data pribadi di Indonesia saat ini. Seranga…
Buku yang berjudul Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transnasional ini akan membahas mengenai apa saja yang berhubungan dengan Hukum Transaksi. Terdapat materi tentang sejarah, sumber, dan perjanjian mengenai Hukum Transaksi Bisnis Transnasional. Buku ini dapat digunakan oleh pihak yang sedang mendalami Hukum Transaksi Bisnis Transnasional agar terhindar dari keraguan saat melakukan proses hukum…
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah hukum internasional islam. Matakuliah hukum internasional islam merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa fakultas syariah, fakultas hukum program studi hukum internasional, dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, program studi hubungan internasional. Materi dalam buku ini juga dapat diberikan …