Pembaruan sistem peradilan pidana anak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahakn melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar dari diri anak tanpa mengenakl status sosial dan ekonomi. Peraturan perundang-undangan tentang anak yang…

Pembentukan peradilan HAM nasional dan pengadilan kriminal internasional untu…

Komisi nasional Indonesia untuk penyelidikan mengenai HAM maka dibentuklah pengadilan HAM nasional, yang berusaha mengadili para pelanggar hak asasi manusia atau kejahatan serius lainnya. Pembentukan suatu pengadilan pidana internasional telah mempertimbangkan kasus Timor Timur. Pengadilan nasional akan selalu memiliki yurisdiksi. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, pengadilan pidana intern…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Penga…

Dengan adanya perubahan sistem peradilan pidana, mengakibatkan peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu disempurnakan. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadilan Anak ini dimaksudkan untuk membuat rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi hukum diitinjau dari segala aspek. Dilengkapi pula d…

Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsilias…

Buku ini bukan saja menganalisis Peristiwa Tanjung Priok dari beberapa versi yang ada, tetapi juga melaporkan tarikan-tarikan politik era transisi tersebut hingga keluarnya putusan tingkat pertama Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Dalam kesaksiannya A.M. Fatwa berupaya mendudukkan peristiwa Priok secara proporsional dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.

Decisions of the Constitutional Court of Korea (2008)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 455 p. : ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Constitutional Court Decisions 2009

The publication of this volume is aimed at introducing to foreign readers important cases decided from January 1, 2009 to December 31, 2009 by the Korean Constitutional Court.

Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-404-164-5

Deskripsi Fisik

vii, 142 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 MAN k

Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia

Buku ini membincangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan eksistensi dan kedirian seseorang sebagai seorang manusia, yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya; sehingga bisa bertahan dari banalitas pragmatisme kekuasaan, ambisi, dan hasrat, s

Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di …

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Tu

Krisis peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

797-8981-33-2

Deskripsi Fisik

xxv, 348 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peradilan Pengadilan Negeri Menurut Hukum Tidak Tertulis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

40 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Psikiater dan pengadilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

258 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia

Buku ini merupakan penyempurnaan dari bahan buku ajar materi perkuliahan hukum acara perdata peradilan agama FHUI. Buku ini mengajak Anda untuk memahami peradilan agama secara utuh. Wujud dan konsep dasar peradilan agama, sejarah perkembangan lembaga tersebut, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya merupakan fokus pembahasan buku ini. Tercakup pula dalam pembahasan tersebut…

The Encyclopaedia of Court Forms and Precedents in Civil Proceedings, Volume III

Edisi

Volume III

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xliii, 453 p. : ill, ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.03 ATK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Penga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4545 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana…

Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama

Buku ini menguraikan seluk beluk proses beracara di lingkungan peradilan agama. Pembahasan demi pembahasan dalam buku ini disandarkan kepada teori dan pendapat para pakar hukum yang dipadu dengan praktik hukum yang berlangsung di lingkungan peradilan aga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pen…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Nopember 1965 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor 2785 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Bukit Barisan. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Daerah Sumatera Barat d…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pen…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Sepetmber 1965 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor 2780 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Banjarmasin. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Tuju…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 1950 dalam Lembaran Negara Nomor 53. Undang-undang ini mengatur tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), sebagai Undang-Undang Federal. Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaksud dalam Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sem…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 tentang Undang-undang Dar…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 1950 dalam Lembaran Negara Nomor 52. Undang-undang ini mengatur tentang Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nr 16. Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal. Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaksud dalam Pasal 139 aya…