Jurnal legislasi Indonesia: Iklim penanaman modal di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesia Journal of Legislation: Kesetaraan gen…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012 membahas topik utama kesetaraan gender dalam aturan hukum dan implementasinya. Berisi artikel-artikel ilmiah, seputar gender: Aspek konstitusionalitas kesetaraan gender dalam hak assasi manusia oleh A. Ahsin Thohari; Kesetaraann gender dalam aturan hukum dan implementasinya di Indonesia oleh Niniek Rahayu; Parameter kesetaraan gender dalam pemb…

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Kajian teknis…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…

Ilmu Perundang-Undangan

Penulis menyusun buku ajar ini dengan memperhatikan perkembangan terbaru dibidang perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas legislasi telah melahirkan teori legisprudensi untuk menilai kualitas legislasi dimulai dari refleksi terhadap negara hukum modern. Buku ini memaparkan konsep-konsep penting dalam ilmu perundang-undangan agar permasalahan hukum yang kompleks dapat dijawab denga…

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia

Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2009

UU Nomor 36 Tahun 2009, Buku I dan II

Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu

Buku ini sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi yang timbul di dalam masyarakat mengenai masalah-masalh konstitusi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan

Himpunan peraturan perundang-undangan: Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 P…

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…

Legislative Drafting: Perancangan Perundang-Undangan

Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…

Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia

Buku ini adalah rentetan pemikiran yang berantai dari filosofis teoretik ke praktik aktual tentang perundang-undangan di Indonesia, yang selama ini belum ada Communis opinio doctorum, sehingga belum tercipta kesatuan pandang tentang struktur, materi dan juga terminologi yang mencakup dalam ilmu dan pengetahuan perundang-undangan.

Dinamika perundang-undangan di Indonesia

Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…

Proses dan teknik penyusunan undang-undang

Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

UU Nomor 29 Tahun 2000, Buku I dan II

Kebijakan legislasi nasional DPR RI 2014-2019: tinjauan dari perspektif hukum…

Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…

Laporan Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12…

Salah satu tugas badan legislasi DPR ialah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU dilakukan di tiga daerah, yaitu provinsi aceh, provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi Kaliomantan Timur. Buku ini merupakan kajian dan dari bhasil peninjauan atas UU no. 12 thn. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentu belum memuat keseluruha…

Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ket…