Identitas etnik tionghoa di tengah arus demokratisasi dan globalisasi

Buku ini mengkaji pengaruh demokratisasi dan globalisasi terhadap pembentukan identitas etnik Tionghoa di Indonesia, khususnya terkait isu kesetiaan nasional. Demokratisasi pasca-Orde Baru membuka ruang baru bagi ekspresi identitas etnik dan agama, sementara meningkatnya pengaruh global Tiongkok serta hubungan Indonesia–Tiongkok memunculkan kembali stereotipe mengenai loyalitas ganda etnik Ti…

Business law in Indonesia

Buku “Business Law in Indonesia” membahas secara komprehensif sistem hukum bisnis di Indonesia, mulai dari prinsip dasar hingga penerapannya dalam praktik dunia usaha. Para penulis menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis, termasuk hukum kontrak, badan usaha, investasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa komersial. Buku ini juga menyoroti pengaruh glob…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Asas Retroaktif : Putusan Mahkamah Konsistusi dalam Teori dan Praktik

Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…

Birokrasi dan aparatur negara: teori dan isu isu kontemporer dalam sistem pem…

Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …

Geografi Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1073-91-0

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hal. ; ilus. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.12 HAY g

Era baru hukum pertambangan: di bawah rezim UU no. 4 tahun 2009

Buku ini adalah proses penyesuaian undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terjadi berubahan cara pandang terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.

Reformasi kebijakan publik

Kebijakan publik terus mengalami dinamika dan perkembangannya. Secara lumrah, kebijakan publik terdiri dari formulasi kebijakan, implmentasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, Tetapi, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika perkembangan ilmu administrasi publik, maka kebijakan publik, membutuhkan reformasi kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan kebijakan yang lebih baik.

Argumentum in constitutum: Kapita selekta pemikiran hukum dan konstitusi

Reformasi konstitusi melahirkan lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. lembaga negara ini memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara konstitusi. Selain menuangkan pendapat hukum (legal opinion) di dalam putusan-putusannya, para Hakim Konstitusi kadang kala juga menulis artikel ilmiah. Buku ini merupakan kapita selek…

Sampah: Permasalahan dan Pengelolaannya

Buku ini membahas permasalahan dan pengelolaan sampah. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkannya, dan menjadi masalah ketika sampah tersebut tidak terkelola dengan baik dan benar. Pengelolaan sampah dengan baik dan benar pada kenyataannya tidak hanya dikelola dari aspek teknisnya saja tetapi juga aspek nonteknis. Peran…

Argumentum in scriptum: Kompilasi kajian konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…

Sukses personal branding: Tenar di dunia maya, kaya di dunia nyata

Tahukah Anda kenapa sosial media selalu berkaitan dengan manusia? Ya, sebab hal tersebut secara tidak langsung memudahkan kehidupan manusia. Lagi pula dengan era Society 5.0 ini mau tidak mau manusia harus berhadapan dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi memiliki banyak sisi positif dan negatif. Dengan adanya personal branding, yang mana merupakan ciri yang melekat pada diri seseoran…

Hukum lingkungan

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Lingkungan”. Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi lima bagian utama, yakni: (1) Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan; (2) Kebijakan Lingkungan Global, Regional dan Nasional; (3) Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Hukum Lingkungan di Indonesia; (4) Instrumen Pencegahan P…

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal

Buku ini didedikasikan kepada Dr. Jufrina Rizal, dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan antologi dari tulisan para doktor yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibimbing oleh beliau. Artikel-artikel dalam buku ini memang merupakan tulisan dalam bidang hukum. Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster: Filsafat Hukum, Hukum Pid…

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Buku ini mengulas tiga sisi dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut melalui restorasi gambut dilakukan, yaitu dari sisi kelembagaannya, partisipasi para pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan dalam melaksanakan restorasi gambutnya, dan penegakan hukumnya. Ulasan dari berbagai sisi ini sangat menarik untuk dibaca, terutama bagi pembuat kebijakn, pelaksana kebijakan di lapangan,…

Hukum dan Kebijakan Publik

Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…

Reformasi kebijakan publik : perspektif makro dan mikro

Bunga rampai ini adalah kumpulan dari telaah dan tugas-tugas para penulis sebagai mahasiswa selama mengikuti mata kuliah reformasi kebijakan publik. Materi dalam buku ini menjadi komprehensif karena latar belakang pendidikan magister penulis berasal dari disiplin ilmu yang heterogen, sehingga kajian teoritis tentang public policy reform maupun policy substantive di berbagai bidang kebijakan str…

Reformulasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan …

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Buku ini berupaya mengkaji berbagai aspek hukum pengelolaan sumber daya air. Pertama tentang pengaturan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Kedua, tentang pengusahaan atas air pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Ketiga, tentang pro dan kontra pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta. Keempat, tentang hak konsumen pengguna air bersih dan upaya perlindungannya, serta…