Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…
Buku berjudul Tenaga Kerja Asing : analisis aolitik hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyarat…
K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan pejuang kemanusiaan yang terbukti tak pernah lelah membela kelompok minoritas. Sepanjang hidup, Gus Dur berpegang pada nilai-nilai perjuangan kemanusiaan yang bersumber dari nilai agama sebagai rahmat semesta alam dan tradisi pesantren tempat ia tumbuh. Perjuangan Gus Dur membela minoritas yang tertindas (mustadh’afin) sering menghadapi hantaman dan…
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini memuat mengenai bagaimana makna khalifah dalam islam. Buku ini esensinya memuat sejarah-sejarah para khalifah islam yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Buku ini menceritakan sejarah singkat perjuangan dan perjalanan para khalifah islam ini yang disebut khalifar ur rasjidin.
Dengan menggunakan pendekatan suatu metode dan strategi, isi buku ini diharapkan cukup memadai bila digunakan untuk menganalisis problematika sistem tata kelola pemerintahan daerah dan implementasi otonomi daerahnya. Buku ini menjadi salah satu masukan dan pencerahan baik bagi anggota lembaga legislatif, aparatur di eksekutif, kaum akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami tantangan besar munculnya arus kelompok yang berusaha menghantam keutuhan republik. Arus ini semakin membesar menjadi gelombang , dengan munculnya varian-varian komunitas yang berusaha menang sendiri, merasa benar sendiri, tanpa mendalami realitas yang lebih detail.
Penulisan buku lintas bidang berjudul “Penanggulangan Terorisme dalam Perpektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi” ini mengkaji penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif hukum, diantaranya terkait dengan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil sebagaimana yang dihar…
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…
Buku ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh tim otonomi daerah di pusat penelitian politik (P2P) LIPI. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus belum optimal untuk memberi efek yang positif terhadap peningkata…
Buku ini membahas tentang ekonomi Islam dan system perekonomiannya yang mulai memasuki masa-masa sulit terutama kapitalis dan sosialis, yang menggeliat di tengah kehidupan masyarakat, global dan pemerintahan yang otoriter diharap mampu menyuguhkan kesejahteraan hakiki, antara aspek duniawi maupun secara individu, kelompok, masyarakat bangsa, Negara dan agama.
Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…
buku ini menyajikan rangkuman dari berbagai temuan empiris hasil kajian pemilukada dua tahun sebelumnya (berdasarkan kajian tahun 2014) dengan titik tekan pada proses dan hasil. Jadi perumusan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pemilukada yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada berbagai temuan empiris di lapangan dan tidak saja atas dasar kajian teoritik yang belum tentu dapat.
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Buku ini berisikan informasi terkait sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu buku perpajakan di Indonesia juga memuat jenis-jenis pajak di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota). Pembahasan mengenai retribusi mulai dari pengertian retribusi objek dan subjek retribusi, hingga je…
Melalui Seri Buku BRR ini, Pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia dan BRR hendak menyampaikan rasa terima kasih atas uluran tangan yang datang dari seluruh dunia sesaat setelah gempa bertsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 serta gempa yang melanda Kepulauan Nias pada 28 Maret 2005. Empat tahun berlalu, tanah yang dulu porak-poranda kini ramai kembali seiring dengan bergolaknya …
Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bagian pertama buku ini memuat 4 tulisan dari perspektif hukum mengenai KPK. Dalam perspektif hukum, analisis berupa politik hukum pemberantasan korupsi: arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokjowi;KPK sebagai trigger mechanism dalam sistem peradilan pidana;Kewenangan penuntutan …