Yurisprudensi hukum acara dalam putusan mahkamah konstitusi

Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…

Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia

2 eks

Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia

Buku ini telah berhasil menyajikan banyak hal seputar Mahkamah Konstitusi diberbagai negara. Selain itu yang menarik dan sekaligus menjadi kekuatan dari buku ini adalah berbagai pandangan yang disajikan dilengkapi pula dengan contoh di negara-negara lain

Constitutional Question : Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melemb…

Hingga saat buku ini diterbitkan sudah ada sekitar 80 negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi Constitutionsl Court). Dari negara yang telah mendirikan mahkamah Konstitusi itu, hampir semua sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. sayangnya Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut. Ke…

Constitutional question: kewenangan yang terlupakan dan gagasan untuk melemba…

Sudah ada sekitar 80 negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Dari negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi itu, hampir semuanya sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya

Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak A…

Problematika: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terh…

Buku ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ketika diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusi…

Putusan Mahkamah Konstitusi: analisa terhadap putusan mahkamah konstitusi tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028722285

Deskripsi Fisik

xii,107 hal. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 PUT

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang ditulis dalam buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari berbagai aspek hukum, meliputi aspek hukum tata negara/hukum konstitusi, hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum internasional. Hal ini dimaksudkan sebagai pengembangan keahlian diri dan karir masing-masing peneliti. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Angg…

Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini berisi himpunan kutipan putusan MK mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan MK. Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hokum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan un…

Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara

Pengujian konstitusional (constitusional review) walaupun telah dijalankan oleh berbagai negara sejak lama, merupakan hal yang baru dalam sistem konstitusional negara kita. Pengujian konstitusional baru diadopsi oleh UUD 1945 melalui perubahan konstitusi oleh MPR pada tahun 2001 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Sejak dibentuk pa…

Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Buku ini membahas proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang menjelaskan teknik-teknik beracara di Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan sert…

Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature

Buku ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. Dalam dunia hukum di Indonesia, MK menunjukan eksistensi sekaligus menunjukan perannya dalam pembaharuian hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai negative legislator. Artinya, MK hanya dapat menyatakan pasal, aya…

Jurnal Informasi Hukum : Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Ada 11 artikel yang ditampilkan dan merupakan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peratur…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5493, merupakan undang-undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Mengingat pelaksanaan pemilihan um…

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Sya…

Dalam pembahasan skripsi ini, cakupannya meliputi kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didapat dari UUD 1945, serta prosedur pengujian yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang khususnya dalam uji mate…

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Dalam buku ini menjelaskan perjalanan bangsa Indonesia di dalam sistem ketatanegaraannya mengalami dinamika ketatanegaraan. Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami pasang surut terhadap implementasi kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan. Bukti adanya pasang surut pelaksanaan sistem ketatanegaraan di ketiga masa itu adalah atas penerapan UUD 1945 y…

Putusan Mahkamah Konstitusi : analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8722-28-5

Deskripsi Fisik

xii, 107 h.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-